Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Waspada Kasus Korupsi, ASN di Raja Ampat Dibekali Undang-Undang Korupsi

0 92

Waisai, TN – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) provinsi Papua Barat melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pencegahan korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan di aula Dolphin Cottage, Rabu (22/5) pukul 09.00 WIT

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh wakil bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, bahwa langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi Papua Barat dengan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi adalah sebuah bentuk kebijakan strategis dalam pemberantasan korupsi dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta agar aktualisasi fungsi penegakan hukum dapat tercapai.

“Tentunya merupakan harapan dan cita-cita dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, karena korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luarbiasa yang memberikan efek negatif dalam segala aspek kehidupan,” ujar Manuel.

Manuel pun berharap, seluruh ASN pemda kabupaten Raja Ampat mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh biro hukum setda provinsi Papua Barat dengan baik agar meningkatkan lagi akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik. Manuel pun mengaku bahwa undang-undang pemberantasan maupun pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme memang belum sepenuhnya dipahami oleh ASN, khususnya kabupaten Raja Ampat.

“Sehingga ikuti sosialisasi ini dengan baik, agar selain mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi, juga untuk mendorong rasa semangat dalam diri kita untuk melawan korupsi,” lanjutnya

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Hakim Adhoc pengadilan negeri Manokwari tindak pidana korupsi hubungan industrial, Rudi S.H, dan Koordinator Pidsus Kejati Papua, Sutrisno Margi Utomo SH.,MH. Materi sosialisasi yang diberikan umumnya adalah mengenai undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi serta undang-undang Nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Anda mungkin juga berminat