Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Warinussy : Bentuk Komisi Ad Hoc Untuk Proteksi Hak Dasar OAP

0 162

Manokwari,TN- Dewan Adat Papua (DAP) beserta semua komponen masyarakat asli Papua disarankan untuk segera lakukan konsolidasi internal, tujuannya mendesak Pemerintah Daerah di Tanah Papua dan pusat supaya melaksanakan evaluasi total berdasarkan amanat pasal 78 UU RI No.21 Tahun 2001.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H mengatakan, dilakukannya perubahan sesuai amanat pasal 77 UU Otsus dimaksud, agar memberi ruang dan kesempatan proteksi yang lebih luas bagi jati diri dan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana diatur dan diakui di dalam amanat pasal 1 huruf t juncto pasal 43 UU RI No.21 Th.2001 tersebut.

Menurut Warinussy, desakan perubahan penting dilakukan demi adanya penghormatan dan pemberdayaan bagi OAP sebagai subjek utama dari lahirnya UU otsus.

Penghormatan dan Perlindungan bagi OAP mesti dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dan hukum. Pada titik ini peran Gubernur di Provinsi Papua maupun di Papua Barat sangat urgen dan utama, khususnya OAP tak akan ada artinya apabila Gubernur di Tanah Papua ini tidak tampil sebagai pengambil keputusan terdepan atas bebas tugas utamanya dalam aspek pemerintahan dan pembangunan.

Warinussy membandingkan dengan yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam memberi perlindungan bagi rakyatnya, sudah seharusnya diikuti dan direalisasikan secara bijak oleh kedua Gubernur di Tanah Papua.

“Oleh sebab itu, saya kembali mengingatkan bahwa amanat pasal 32 UU Otsus Papua agar dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc menjadi hal yang urgen dan mendesak. Karena badan negara berdasarkan UU Otsus tersebut kehadirannya diperlukan demi membantu efektifitas pelaksanaan hukum di Tanah Papua,” kata Warinussy kepada wartawan di Manokwari, Selasa (14/5).

Dia meyakini bahwa jika Komisi Hukum Ada Hoc ini dibentuk di Papua maupun Papua Barat maka hambatan selama ini berkenaan dengan proteksi bagi jati diri dan hak-hak dasar OAP dapat segera diatasi.

“Peran utama ada di MRP Papua dan Papua Barat bersama seluruh komponen rakyat Papua untuk mendesak pemerintah daerah dan pusat agar Komisi Hukum Ad Hoc dapat segera dibentuk di tahun 2019 ini,” ujarnya.

Anda mungkin juga berminat