Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Waduh! Napi Narkoba dan Korupsi Di Malut Diusulkan Terima Remisi Idul Fitri

0 54

Ternate, TN – Disaat Pemerintah Pusat (Pempus) di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sementara gencar-gencarnya untuk memberantas peredaran narkoba dengan menangkap bandar besar, dan juga menangkap para koruptor,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Maluku Utara malah mengusulkan sebanyak 515 narapidana di wilayah Provinsi Maluku Utara termasuk napi narkoba dan korupsi untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1440 Hijriah.

Para napi yang diusulkan untuk mendapat remisi berasal dari sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Diantaranya Lapas Kelas IIA Ternate sebanyak 151 orang, Lapas Kelas IIB Tobelo sebanyak 34 orang, Lapas Kelas IIB Sanana sebanyak 61 orang, Lapas Kelas IIB Jailolo sebanyak 19 orang, LPKA Kelas II Ternate sebanyak 2 orang, dan Lapas Perempuan Kelas III Ternate sebanyak 13 orang. Ada juga dari Rutan Kelas IIB Ternate sebanyak 71 orang, Rutan Kelas IIB Weda sebanyak 17 orang, Rutan Soasio sebanyak 64 orang, serta Cabang Rutan Labuha sebanyak 83 orang.

“Jadi bisa saya jelaskan, bahwa yang diusulkan itu berjumlah 515 orang. Nah, saat ini sudah 441 yang ter-SK-kan. Proses secara online ini masih berjalan. Mudah-mudahan semuanya memenuhi syarat, tidak ada pelanggaran sehingga H-1 sudah ter-SK-kan semua,” kata Kabid Pembinaan Bimbingan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara, Nirhono Jatmokoadi kepada wartawan, di ruang kerjanya usai mengikuti upacara bendera dalam rangka Hari Lahirnya Pancasila, Sabtu (1/6).

Dia kemudian mengaku, dari 515 narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi itu, berasal dari kasus tindak pidana umum dan pidana khusus, yakni korupsi dan narkoba. Untuk narkoba sebanyak 61 orang, sementara korupsi sebanyak dua orang.

“Untuk pidana khusus sebanyak 63 orang, yaitu korupsi dan narkoba, untuk terorisme tidak ada. Yang jelas yang mendapatkan remisi ini terutama dari korupsi, salah satu syaratnya yaitu sudah membayar uang denda atau pengganti,” kata Nirhono.

Anda mungkin juga berminat