Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Untuk Menggali Sumber PAD, Bupati Akan Tarik Pajak Rumah Kos

0 63

Aimas, TN – Pemerintah Kabupaten Sorong akan memberlakukan pajak terhadap warga yang memiliki usaha rumah kos. Kebijakan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) ini, merupakan terobosan baru Bupati Johny Kamuru dalam menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rancangan Perda tentang Pajak Rumah Kos ini sebelumnya telah diajukan Bupati ke DPRD Sorong, dan sudah disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripuna III DPRD Sorong pada 29 Agustus 2019 lalu.

Kendati demikian, menurut Wakil Bupati Sorong, Suko Harjono SSos.MSi, produk hukum itu masih akan melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat sebelum diberlakukan.

“Perlu ada sosialisasi, tidak bisa ditetapkan langsung diberlakukan,” kata Suko Harjono kepada Teropongnews.com, Senin (9//9/2019)

Berapa besarnya pajak yang dikenakan terhadap rumah kos? Wabup Suko Harjono mengaku masih dalam tahap penghitungan secara detil oleh tim teknis. Yang jelas, konstribusi rumah kos dalam sebagai penghasil PAD itu nominal rupiahnya akan disisipkan ketika proses pengurusan ijin rumah kos.

Dasar penyusunan Perda Rumah Kos itu, menurutnya setelah pemerintah daerah melihat perkembangan fakta di lapangan terkait banyaknya dibangun rumah kos yang dibangun masyarakat. Menjamurnya rumah kos, merupakan dampak ikutan dari kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Sorong yang terus tumbuh dan membaik, sehingga menyedot banyak orang untuk datang.

“Banyaknya rumah kos yang dibangun sebagai kebutuhan tempat tinggal bagi warga pendatang di Kabupaten Sorong lah yang menarik perhatian pemerintah. Pembangunan rumah kos perlu ada kontrol melalui sebuah perijinan, sehingga dapat terinventarisir dengan baik,” kata Suko Harjono.

Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan program pelayanan terhadap pemilik rumah kos, sebagai imbal balik atas konstribusi mereka dalam menyumbang PAD. Salah satu yang akan diterapkan adalah penanganan sampah, dengan menyiapkan tempat sampah di rumah-rumah kos yang terkena pajak.

“Jadi supaya ada imbal balik. Kita tarik pajaknya, tapi juga kita berikan pelayanan yang bermanfaat kepada pemilik rumah kos,” tandas Wabup Suko Harjono.

Dihubungi terpisah, Rasimin SE, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabsor mengaku mendukung langkah Bupati dalam menarik pajak rumah kos sebagai sumber baru PAD. Tetapi dalam teknis pelaksanaannya, menurut Ketua Komisi II DPRD Kabsor ini, harus ada klasifikasi dan pengkategorian rumah kos yang bisa dibebani pajak.

“Jangan semua rumah kos dibebani pajak, harus ada klasifikasinya. Misalnya untuk rumah kos yang di atas 10 pintu, itu yang bisa dibebani pajak,”  kata Rasimin.

Diharapkan, untuk menarik lebih banyak sumber PAD, Bupati bersama perangkatnya memang harus kreatif dalam menciptakan terobosan dalam rangka menggali potensi sumber PAD. “Biar tidak terlalu mengharapkan suntikan dana dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Suko Harjono S.Sos MSi, Wakil Bupati Sorong. (Foto:Tantowi/TN)
Anda mungkin juga berminat