Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tumpang Tindih Lahan Persulit Investor Di Daerah

0 130

Makassar, TN – Kementerian Koordinator Perekonomian melaksanakan rapat koordinasi (rakor) Kebijakan Satu Peta Indonesia yang pesertanya dihadiri provinsi dan kabupaten/kota wilayah Sulawesi. Kegiatan ini digelar di Grand Sahid Hotel Jakarta, Rabu (24/8), seperti rilis yang diterima Teropongnews.com. Dalam Rakor ini ditekankan perlunya percepatan penyelesaian integrasi data dalam satu peta yang dapat diakses melalui portal: ksp.ina.sdi.or.id jaringan info geospasial nasional.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Hasdullah yang hadir dalam acara ini mewakili Gubernur, Nurdin Abdullah mengatakan, prioritas kebijakan satu peta tersebut menekankan pada percepatan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan di daerah, dengan merujuk pada RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi realita di lapangan.

“Metodenya adalah Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota se-Sulsel duduk bersama melakukan validasi update data, inventaris tumpang tindih lahan dan masalahnya lalu kemudian bersama-sama memutuskan solusinya,” kata Hasdullah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat berkepentingan untuk solusi overlap lahan itu, karena terkait dengan kepastian status lahan untuk pengembangan investasi, infrastruktur, permukiman, pertambangan, pertanian dan peruntukan pembangunan lainnya.

“Data sementara yang bermasalah itu angkanya cukup besar, yakni sekitar 204.398 lokasi atau sekitar 2.276.219 hektar. Ketidaksesuaian RT/RW Prov dan kabuoaten/kota sekitar 44.79 persen. Ini pekerjaan rumah kita yang kompleks dan hal itu harus jadi prioritas untuk dituntaskan,” tegas Hasdullah.

Pada kesempatan itu, Hasdullah juga menerima akun Provinsi Sulsel untuk akses portal geospasial satu data Indonesia mewakili Gubernur Sulsel. “Kita tentu berharap kebijakan satu peta ini dapat kita selesaikan secepatnya dengan melibatkan semua pihak yang terkait,” tandas Hasdullah.

Anda mungkin juga berminat