Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tujuh Bulan, Gaji Staf Ahli DPRD KKT Belum Dibayar, Besitimur Ancam Lapor Polisi

0 426

Ambon, TN – Sudah tujuh bulan, gaji staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) belum dibayarkan. Keterlambatan pembayaran gaji tersebut, membuat para staf Ahli DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengeluh.

“Patut dipertanyakan, kenapa sudah enam bulan dan mau masuk bulan ketujuh ini, gaji kami belum dibayar. Ada apa?,” keluh Staf Ahli Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nikolas Frets Besitimur kepada Teropongnews.com, via WhatsApp (WA), Selasa (16/7).

Selain itu, menurut dia, keterlambatan gaji Staf Ahli, lantaran ada beberapa staf ahli yang tidak aktif di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pada bulan Mei tahun 2019 lalu, baru diusulkan oleh pimpinan graksi diantaranya, Fraksi PKPI dan Fraksi Nasional Bersatu. Bukan saja itu, keterlambatan juga disebabkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD KKT batu diterbitkan pada bulan Juli ini.

“Alasannya harus SK kolektif, dan pembayaran gaji pun harus kolektif. Ini namanya “aneh bin ajaib”, jika teman-teman staf ahli yang lain tidak aktif selama satu tahun, apakah gaji kita juga mengalami keterlambatan hingga satu tahun? Ini kebijakan yang sangat keliru, dan tentu menelantarkan kami staf ahli yang aktif di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika gaji kami terus mengalami keterlambatan, dan tidak ada solusi untuk pembayaran, maka tentu saya akan ambil jalur hukum, dan langsung melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kejaksaan Negeri Saumlaki,” ancam Besitimur.

Dia mengungkapkan, dari lima fraksi di DPRD KKT, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasional Bersatu, Fraksi Karya Amanat Bangsa, dan Fraksi PKPI hanya tiga staf ahli fraksi yang rajin berkantor, masing dirinya dari Fraksi Gerindra, Agustinus Sarnulai staf Ahli Fraksi PDI Perjuangan, dan Hesti Lelatobur staf Ahli Karya Amanat Bangsa. Sementara dua staf ahli fraksi lainnya tidak pernah berkantor.

“Bahkan hingga sekarang pun dua staf ahli yang baru aktif juga mengalami keterlambatan pembayaran gaji, mulai dari bulan Mei sampai sekarang.
Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Semua Laporan Kinerja Staf Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah kami sampaikan kepada Sekwan dan bagian Keuangan, namun sampai sekarang setelah kami konfirmasi gaji kami, katanya akan dibayarkan pada awal bulan Agustus tahun 2019,” kata dia kesal.

Dia mengaku, masalah ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapi pada awal setelah alat-alat kelengkapan di DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini di bentuk hingga sekarang, nasib staf ahli fraksi terus seperti ini, dan sama sekali tidak diperhatikan.

“Tidak ada perhatian khusus terhadap hak-hak kami di Lembaga DPRD ini. Nanti kemudian ketika kami ngotot dan mengambil cara lain, barulah mereka bergerak untuk membayar gaji-gaji kami. Ini manajemen dan kebijakan yang sangat keliru,” ujar Besitimur.

Sementara pihak Bagian Keuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kata dia, sepertinya tidak peduli. Pasalnya, Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diberikan ke bagian keuangan, namun sejauh ini belum ada respon. Bagian keuangan beralasan, telah membuat permintaan dan sudah masukan ke BPKAD KKT, namun sejauh ini dari pihak BPKAD belum membuat pencairan.

Anda mungkin juga berminat