Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tim PH Marga Suu dan Sawaat Pertanyakan Dasar Pengajuan Banding

0 30

Aimas,TN- Tim Penasehat Hukum (PH) Marga Suu dan Sawaat Samanas, Markus Souissa, SH dan Yacobus Wogim, SH, MH bertemu Kapolres Sorong AKBP I Made Sidan Sutrahna, S.IK untuk meminta agar pihaknya dipertemukan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Rabu (13/3).

Menurut Yacobus Wogim, salinan putusan PN Sorong Nomor 16/Pdt.G./2018/PN.Son atas nama Sulaeman Suu dan putusan Nomor 42/Pdt.G./2018/PN.Son atas Abner Sawaat Samanas dan kawan-kawan telah diserahkan ke Kapolres Sorong.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Polres Sorong menjadi fasilitator pertemuan dengan pihak tergugat, dalam hal ini Pemkab Sorong beserta kuasa hukumnya.

“Inikan putusan sudah ada, disisi lain tergugat nyatakan banding. Padahal waktu di persidangan tergugat tidak mampu menghadirkan saksi ataupun bukti yang menguatkan argumen mereka. Wajar saja jika tergugat tidak bisa memenangkan perkara. Terus nyatakan banding, buktinya dan dasar hukumnya apa,” ungkapnya.

Max Souissa, mengatakan ketika tergugat nyatakan banding otomatis penggugat akan mengambil langkah menduduki apa yang menjadi hak mereka.

“Kami mau pemkab Sorong jujur, jangan membohongi masyarakat. Fakta persidangan itukan jelas, dimana 15 marga/keret yang ada di kabupaten Sorong telah menyerahkan tanahnya ke pemkab Sorong untuk dijadikan lahan transmigrasi pad tahun 1978 silam,” jelasnya.

Khusus marga Suu dan Sawaat Samanas sama sekali tidak melepaskan ke pemkab Sorong, dan itu diperkuat dengan bukti yang telah disampaikan di persidangan lalu,” lanjutnya.

Jadi, kalau PN Sorong sudah memutuskan yang seadil-adilnya, yang mana untuk gugatan yang diajukan Sulaeman Suu sebesar 35 triliun, kemudian hakim memutuskan membayar kompensasi sebesar 15 miliar.

Begitu juga putusan hakim terkait gugat Abner Sawaat Samanas dan kawan-kawan sebesar 41 triliun, dengan nilai kompensasi 20 miliar itulah keadilan yang diberikan pengadilan kepada klien kami.

Lanjutnya, sah-sah saja mereka (tergugat) ajukan banding, tetapi tolong tunjukan apa buktinya. Ketika tergugat memaksakan diri, pihaknya tidak segan-segan tempuh jalur hukum lainnya. ” Inikan penipuan sekaligus penggelapan terhadap hak masyarakat adat,” tegasnya.

Setelah pertemuan tadi, kapolres Sorong telah menyanggupi untuk menghadirkan tergugat bertemu dengan pihaknya selaku penggugat.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong
Christoper Tutuarima, S.H ketika dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan setiap orang berhak untuk melakukan upaya hukum lebih lanjutan.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, setiap orang berhak ajukan Banding, Kasasi bahkan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Semua itukan diatur didalam hukum acara.

Menanggapi adanya permintaan kepada Kapolres Sorong untuk memediasi pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong, Christ Tutuarima menegaskan itu sah-sah saja. Namun, semuanya tergantung dari Kapolres.

Lebih lanjut Christ terkait dengan pernyataan kuasa hukum penggugat yang mengatakan pemkab Sorong tidak punya bukti, hal itu sama sekali tidak mendasar. Di persidangan beberapa waktu lalu sudah dibuktikan bahwa pada tahun 1978 penyerahan tanah khusus.

Anda mungkin juga berminat