Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tetapkan 23 April PSL, KPU Dinilai Sengaja Ciptakan Masalah Baru

0 268

Ambon, TN – KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) telah menetapkan tanggal 23 April 2019 untuk digelar Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Pemilu 2019, di 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dua Kecamatan, yakni Tanimbar Selatan dan Saumlaki. DPRD Provinsi Maluku sendiri menilai, KPU baik Provinsi Maluku maupun KKT sengaja menciptakan masalah baru.

“Informasi yang kami (DPRD) dapatkan, bahwa banyak diantara anggota KPPS itu adalah guru SMP. Sementara, tanggal 22-25 itu akan digelar Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di kabupaten setempat. Nah, ini sama saja, KPU telah salah kebijakan, yang berujung pada adanya masalah baru,” kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans kepada Teropongnews.com, di Ambon, Sabtu (20/4).

Seharusnya, kata dia, sebelum menetapkan tanggal pelaksanaan PSL, KPU harus memikirkan imbas yang akan terjadi. Bukan seenaknya menentukan tanggal sehingga menggangu kualitas pemilu itu sendiri. Pasalnya, Pemilu merupakan agenda nasional yang harus dijalankan sebaik mungkin.

Menurut Frans, KPU baik Provinsi Maluku maupun KKT terkesan tidak siap untuk menggelar event lima tahunan ini. Pasalnya, ada sekitar 20 TPS yang hingga saat ini mencoblos. Dari awal, lanjut Frans, pihaknya sudah mewanti-wanti KPU untuk mengantisipasi berbagai hal yang kemungkinan terjadi. Namun nyatanya, apa yang disampaikan pihaknya tidak dilaksanakan.

“Bayangkan saja, ada sekitar 19 ribu surat suara rusak yang harus diganti. Tetapi kok, surat-surat suara itu baru dikirim pada H-1 pelaksanaan Pemilu. Inikan sangat tidak masuk akal. Bawaslu juga saya nilai lemah dalam melakukan pengawasan,” tegas dia.

Untuk itu, kata Frans, Komisi A DPRD Provinsi Maluku akan mengundang KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku, untuk menanyakan masalah ini. Jika kemudian, kata dia, partisipan warga kurang dalam pemilu di KKT, maka itu merupakan kesalahan dari KPU Provinsi Maluku. “Jangan lepas tangan, lalu mulai menyalahkan KPU KKT. Padahal, KPU Provinsi Maluku sendiri tidak beres dalam melakukan tugasnya. Mereka (KPU-Bawaslu) akan kita undang dan meminta pertanggungjawaban mereka terkait masalah ini,” tandas Frans.

Anda mungkin juga berminat