Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Terkait Pemalangan Jalan Marga Fadan, Bupati: Harus Ada Solusi Terbaik

0 181

Klamono, TN – Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru SH.MSi akan memberikan solusi terbaik untuk marga Fadan yang menuntut pengembalian Lahan Usaha II di kawasan transmigrasi di Distrik Malabotom. Upacara pelepasan tanah adat akan digelar, sebagai bentuk penghargaan atas budaya yang telah berlaku turun temurun.

“Apa yang sudah menjadi tata cara adat, itu harus dihargai. Nanti kita pikirkan untuk melaksanakan upacaranya,” kata Johny Kamuru, saat menemui perwakilan Marga Fadan di rumah salah seorang tokoh adat di Kampung Klawana, Kamis (19/9/2019) malam.

Mengenai tuntutan agar segera diterbitkan SK Bupati atas pengembalian Lahan Usaha II yang terletak di wilayah SP 2, SP 3 dan SP 4 dari penduduk transmigrasi di Distrik Malabotom, Johny Kamuru meminta waktu.

“Dalam beberapa hari ke depan, SK itu bisa diterbitkan. Tapi saya minta waktu, saya akan koordinasikan dulu dengan Bagian Hukum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta OPD terkait, untuk membahas SK ini,” kata Johny Kamuru.

Saat menemui warga Fadan ini, Bupati didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Suroso S.IP MA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Elieser Kalami serta Kepala Distrik Klamono dan Kepala Distrik Malabotom.

Pengembalian Lahan Usaha II kepada Marga Fadan ini, dijelaskan Bupati, sebenarnya sudah pernah dibahas pada 23 Juni 2006 silam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan. Saat itu, dalam nota kesepakatan tentang Penetapan Pembayaran Ganti Kerugian Atas Pemebasan dan Penggunaan Tanah Adat Marga Fadan sebagai Lokasi Transmigrasi, dari pihak Pemkab Sorong diwakili oleh Stepanus Malak saat masih menjabat wakil Bupati Sorong. Sedang dari Marga Fadan, diwakili Manase Fadan, Marthen Fadan dan Joni Fadan.

Selain pengembalian Lahan Usaha II di lokasi transmigrasi, dalam kesepakatan itu disepakati bahwa Pemkab Sorong bersedia membayar ganti rugi atas pembebasan dan penggunaan tanah adat Marga Fadan senilai Rp 1,8 miliar dengan rincian, Rp 1,770 miliar sebagai ganti kerugian dan Rp 30 juta untuk denda adat.

“Kalau membaca dari kesepakatan yang pernah dilakukan, sebenarnya kan sudah pernah ada pembayaran kompensasinya. Hanya untuk upacara pelapasan adat yang belum dilaksanakan,” kata Bupati.

Dengan demikian, dia berjanji untuk menggelar acara itu dalam waktu dekat, sebagai bentuk penghargaan atas adat istiadat yang berlaku.

“Untuk itu, saya minta agar palang itu dibuka, supaya besok masyarakat ini bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Orang kerja bangun jalan juga tidak terganggu,” kata Bupati JK.

Mendengar janji dan keputusan Bupati ini, Elon Fadan yang menjadi motoris pemalangan, sepakat untuk membuka palang.

Anda mungkin juga berminat