Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sosialisasikan Empat Pilar, BMW Paparkan Amandeman UUD Kepada Warga SP II Kabsor

0 86

Sorong, TN- Anggota MPR, Dr.Michael Wattimena, SE, MM, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, melaksanakan kunjungan ke DAPIL Papua Barat, pada tanggal 14-17 Januari 2019.

Dalam kunjungan ini dilaksanakan Acara Sosialisasi MPR tentang Kebangsaan Indonesia, yang meliputi Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, pada tanggal 15 Januari 2019 di Jl Kenanga SP II, Kampung Mariat, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat Distrik Mariat, khususnya SP II, Kabupaten Sorong. Selain itu hadir pula tokoh masyarakat dan konstituen Bung Michael Wattimena yang berada di Kabupaten Sorong dan sekitarnya.

Dr.Michael Wattimena, yang akrab disapa Bung Michael Watimme – BMW, memaparkan pentingnya pemahaman utuh tentang sendi-sendi Kebangsaan Indonesia.

Bahwa Pancasila adalah Dasar dan Falsafah Negara, sebagaiama diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks yang lebih operasional maka Kebangsaan ini diwujudkan dalam Demokrasi Pancasila dimana ada saling pengakuan dan penerimaan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia.

Kemajemukan ini sangat signifikan, dan karena iutu maka para pendiri Republik ini menyepakati konsensus dan komitman negara-bangsa, dan bahkan sebagai negara dalam poros kepulauan bukan negara kontinen. Kemajemukan ini menjadi potensi tetapi juga sekaligus menjadi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Michael Wattimena juga mengingatkan tentang Amandeman UUD yang pernah dilakukan sebanyak 4 kali pada sidang Umum MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan ini berdampak cukup fundamental pada struktur kenegaraan Indonesia, dimana dulunya lembaga tertinggi negara – MPR, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, kini ditempatkan menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan Presiden dan DPR.

Dalam kerangka itulah maka BMW mengingatkan bahwa Pilpres dan Pileg yang akan dilaksankan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu Bersama (Presiden/DPR/DPD) untuk pertama kalinya di Indonesia. Secara kenegaraan kita akan memilih tiga lembaga tinggi kenegaraan yakni Pemerintah/ Presiden, Parlemen/ DPR dan Perwakilan Daerah/ DPD.

Karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak demokrasi nya demi masa depan bangsa dan negara. Memilih yang terbaik menurut hati nurani dengan dibekali pengetahuan yang cukup tentang para calon wakil/pemimpin rakyat adalah harapan kita bersama untuk memberikan makna dan nilai yang tinggi kepada Demokrasi Indonesia, yakni Demokrasi yang Bermartabat dan Berkualiatas.

Di sisi lain dengan dilakukannya empat kali amandemen UUD, yang notabene merupakan salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998, maka peran dan partisipasi daerah (otonomi) semakin dituntut dalam pembangunan nasional.

Pemaknaan pemerintah daerah ini semakin diperkaya dalam stuktur ketatanegaraan pasca amandemen, yakni dengan ditempatkannya Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) sejajar dengan DPRD sebagai satu kesatuan pemerintahan di daerah.

Derah diberikan otonomi untuk mengurus daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan pendelegasian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Bahkan untuk Papua, diberikan hak otonomi khusus yang berimplikasi pada penganggaran pembangunan yang cukup besar bagi Papua, termasuk Papua Barat.

Secara lengkap ada 6 tuntutan reformasi, yakni (i).Amandemen UUD 1945, (ii).Penghapusan Doktrin Dwi-Fungsi ABRI, (iii).Penegakkan Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, (iv).Otonomi daerah, (v).Kebebasan Pers, dan (vi).Mewujudkan Kehidupan Demokrasi.

Sebagai bahan perenungan, penataan kehidupan demokrasi sangat dirasakan saat ini dengan adanya PEMILU melalui/ dengan cara pemilihan langsung, baik untuk anggota legislatif (DPR) maupun Presiden dan Kepala Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupten/Kota.(*)

Anda mungkin juga berminat