Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Soal Legalkan Sopi Di Maluku Jadi Perdebatan Di Media

0 218

Ambon, TN – Belakangan perdebatan tentang minuman keras jenis sopi cukup mewarnai berbagai media. Perspektifnya memang sangat beragam dalam mengkritisi persoalan ini. Muncul pro dan kontra, tapi itu dinamika untuk menemukan solusi yang terbaik.

“Apakah dari perspektif budaya, agama, maupun sosial dan ekonomi banyak dipakai untuk memboboti persoalan minuman tradisional Sopi ini! Saya memang bukan ahli Ekonomi, tapi untuk meramaikan khasana diskusi diruang ini, persoalan ini coba saya bawa kedalam perspektif ekonomi, agar tidak terlalu ekstrim ke kiri maupun ke kanan seperti fenomena diskusi persoalan ini oleh beberapa kalangan yang sangat ekstrim, mengaitkan persoalan ini masuk dalam rana agama maupun budaya di Maluku,” kata Staf Ahli Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Fagi Fakaubun lewat rilisnya yang diterima Teropongnews.com, di Ambon, Jumat (28/6).

Menurut dia, sopi adalah potensi ekonomi daerah. Sopi merupakan sumberdaya ekonomi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dikatakan, banyak peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hilang dari pengelolaan sopi yang parsial. Kalau saat ini pemerintah secara nasional sedang gencarnya memaksimalkan BUMDES sebagai salah satu instrument dalam menggerakkan ekonomi desa, maka sopi seharusnya bisa menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam BUMDES.

“Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tentang Desa, khususnya pasal terkait dengan BUMDES sangat relevan untuk kita jadikan rujukan bagaimana pengelolaan sopi menjadi andalan Sumber Penerimaan BUMDES,” kata Fakaubun.

Didalam Undang-Undang tersebut, kata Fakaubun, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

“Jika merujuk pada hal diatas, dan melandasi pengalaman kita bahwa hampir rata-rata sopi itu di produksi di desa,” ujar dia.

Menurut Fakaubun, jika selama ini sebagian besar masyarakat pengelola sopi bisa mendapatkan kesejahteraan lewat kegiatan produksi sopinya yang masih berjalan parsial tanpa diorganisir, maka saatnya sopi perlu di organisir agar manfaatnya berdampak luas bukan cuman pribadi tapi bagi kesejahteraan desanya melalui organ BUMDES. Saat ini masih banyak pro dan kontra tentang dilegalkan atau tidaknya sopi ini dalam sebuah perda.

“Jika kita mau Jujur tidak ada persoalan ketika sopi dilegalkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Toh, dalam perda tidak mungkin ada point “menghalalkan Sopi” bagi semua kalangan. End User Sopi sudah tersegment sedemikian rupa hanya pada kelompok tertentu. Sehingga kehati-hatian poin dampak dalam perda pasti di telaah sangat ketat, baik lewat mekanisme tim ahli, panja, pansus dan publik hearing. Sehingga kualitas perdanya pasti memenuhi semua unsur filosofis, sosiologis maupun yuridisnya. Coba kita bayangkan berapa besar ekonomi masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang ketika ini di perdakan? Luar biasa besarannya,” tegasnya.

Segmentasi pengguna ini, lanjut Fakaubun, terbentuk secara alami tanpa perlu riset pasar yang mendalam. Kenapa? Karena memang produknya pada komunitas tertentu masuk dalam kategori Forbiden/ dilarang atau bahasa agamanya Haram.

Namun, tambah dia, keharaman produk ini tidak tidak untuk semua golongan agama. Dan secara statistik persentase pengguna produk ini hampir 99 persen ada pada kelompok agama tertentu.

“Jika kita mengkonversi, maka yang tidak mengkategorikan dalam haramnya produk ini sebanyak 744 139 Jiwa hampir setengah dari jumlah penduduk Maluku. Jika ditangkap dari perspektif ekonomi maka potensi pasarnya luar biasa!
Sekali lagi perda itu adanya untuk mengatur agar pengelolaannya tertib hukum, tertib sosial, dan meminimalisir kriminal, serta mendorong laju ekonomi masyarakat desa yang selama ini sebagai produsen. Satu yang penting adalah, ketika perda ini di legalkan, pemerintah harus mampu mengontrol dan menjaga agar tidak dimanfaatkan Rent seeking! Ingat dilegalkan sopi lewat perda bukan dihalalkan,” tandas Fakaubun.

Anda mungkin juga berminat