Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sengketa Lahan 2 SD, Wali Kota Sorong Tegaskan Tidak Akan Bayar Ganti Rugi

0 82

Sorong,TN- Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM menegaskan kalau dirinya enggan membayar ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada 3 marga yang menuntut ganti rugi tanah tempat didirikannya 2 SD yakni SD Negeri 23 dan SD Inpres 24 Kota Sorong di Belakang Sorong Pusat (Sorpus) Kota Sorong. Hal ini diungkapkan Lambert dalam rapat bersama dengan masyarakat yang dipimpin Wali Kota Sorong Drs Ec Lambert Jitmau, di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota, Kamis (13/6).

“Saya tidak bisa bayar ganti rugi karena tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, kecuali ada lahan baru yang kami masuk dan bangun sesuatu disitu, maka kita bayar ganti rugi melalui pemilik hak ulayat,” tegasnya.

Lambert memberikan pilihan bahwa apakah ingin ke 2 sekolah dibangun atau tidak, jika tidak ingin dibangun maka ia akan alirkan dana Alokasi Khusus tersebut ke sekolah lain. Sebab menurutnya lahan tersebut sudah ada sertifikat, namun herannya masyarakat masih membicarakan terkait hak ulayat.

“Ganti rugi diatas tanah yang memiliki sertifikat sangat bertentangan di Negara ini dan saya penjabat Negara yang harus taat aturan. Saya tidak mau bayar ganti rugi, kalau mau bangun saya bangun tetapi kalau bilang tidak maka saya pindahkan material dan sekolah saya tutup,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong Petrus Korisano, S.Pd mengatakan bahwa ada 3 marga yang melayangkan gugatan yakni Marga Kareth, Homer dan Isir. Dan pada tahun 2019 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengalokasikan anggaran pembangunan untuk sekolah di Kota Sorong bersumber dari DAK.

“Nah SD Negeri 23 dan SD Inpres 24 mendapatkan DAK dan sudah ditetapkan untuk dibangun kemudian material juga sudah diturunkan untuk pembangunan kedua SD, tetapi mereka palang dan melarang pembangunan kedua SD dan harus menyelesaikan pembayaran dulu,” tutur Petrus.

Sebelumnya telah diadakan pertemuan pertama di lingkungan Sekolah dan Walikota Sorong mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong Petrus Korisano, S.Pd dan kepada Distrik untuk rapat bersama, namun 3 marga menginginkan ganti rugi sehingga Walikota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM mengundang ke Kantor Walikota untuk rapat.

Kepala Sekolah SD Inpres 24 Kota Sorong, Amelia Isir mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen bahwa kedua sekolah yang didirikan dalam 1 lahan seluas 2.168 meter tersebut harus dibangun sebab tanah tersebut sudah memiliki sertifikat dan tidak bisa dituntut.

“Mereka itu tuntut tanpa dasar sama sekali , karena tanah itu sudah memiliki sertifikat,”tandasnya. Ditengah pertemuan, sempat terjadi kegaduhan sebab beberapa masyarakat tetap bersikeras untuk menuntut ganti rugi sehingga sebelum rapat berakhir mereka lebih dulu meninggalkan ruangan Anggrek. Namun diakhir rapat beberapa masyarakat yang tersisa menyatakan sikap untuk sekolah tetap dibangun tanpa adanya ganti rugi.

Anda mungkin juga berminat