Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sekda Merauke Panggil Pihak Terkait Bahas Keluhan BBM

0 97

Merauke, TN – Kutoa BBM bersubsidi jenis solar yang dialokasikan dari pusat untuk Kabupaten Merauke per tahun sebanyak 22.000Kl. Dari jumlah tersebut yang sudah terpakai hingga Selasa (05/11) mencapai 19.700Kl dan tersisa 2.300Kl. Dilihat dari sisa jumlah di atas, pendistribusian BBM bersubsidi di Merauke dibatasi agar jumlah yang masih tersisa ini dapat mencapai sampai akhir tahun 2019.

Akibatnya, terjadi antrian panjang hampir di setiap SPBU maupun APMS dan bahkan dibatasi penjualan BBM dalam sehari hanya berlaku setengah hari untuk jenis solar.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Daerah Merauke, diwakili Sekda Merauke, Drs. Daniel Pauta memanggil pihak Pertamina, pengelola SPBU, pemilik APMS dan pihak terkait membahas masalah pembatasan penyaluran BBM kepada konsumen di Merauke.

“Kita ingin ada penjelasan dari Pertamina, dan ternyata memang dibatasi supaya dapat memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun,” jelas Daniel Pauta, Selasa (05/11) di Kantor Bupati.

Beberapa poin yang diantisipasi akan terjadi adalah dikhawatirkan sisa BBM yang ada, tidak mencukupi sebagaimana perkiraan hingga akhir tahun. Sebab, Merauke merupakan kota transit sehingga membutuhkan bahan bakar yang cukup.

Selanjutnya, mendekati musim hujan nanti, para petani akan mengolah lahan yang tentunya akan membutuhkan banyak bahan bakar untuk alat pertanian. Begitupun para nelayan yang juga mencari ikan atau melaut, serta kebutuhan jelang natal dan tahun baru.

“Kita secara terpadu akan melakukan pengecekan data kuota penyaluran dari pertamina kepada SPBU, APMS maupun kepada penyalur lainnya,” kata sekda.

Lanjut Daniel, jika memungkinkan, Pemda akan menyurat ke pusat untuk penambahan kuota bahan bakar bersubsidi ke Merauke baik sebagai antisipasi kelangkaan maupun untuk kuota tahun berikutnya.

Pernyataan ini ditanggapi positif Sales Branch Manager Rayon III Papua, Risal Arsyad. Menurutnya, baiknya Pemda Merauke bisa bersurat ke BPH Migas karena Kuota dari BPH Migas yang menentukan.

“Kami Pertamina hanya mendistribusikan sesuai kuota,” sebutnya saat dikonfirmasi via telepon.

Risal menambahkan, sesuai Peraturan Presiden No. 191/2014 terdapat tiga jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain:
pertama, jenis BBM Tertentu (JBT). BBM jenis ini disubsidi oleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar.

Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). BBM jenis ini Non Subsididan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sesuai Perpres No. 191/2014. Adapun produk BBM ini adalah Premium.

Ketiga, jenis BBM Umum (JBU). BBM Non Subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali premium Jamali). Adapun produknya adalah Premium Jamali, Perta Series (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) dan Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex).

Pada pelaksanaan distribusi, harga produk non komersil Minyak Tanah, Solar, Premium non Jamali ditentukan oleh pemerintah. Sementara produk komersil yakni Premium Jamali, Perta Series, Dex Series harganya ditetapkan oleh Badan Usaha.

Anda mungkin juga berminat