Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sejumlah Produk Perundang-Undangan Perusda Di Maluku Perlu Dievaluasi

0 46

Ambon, TN – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menegaskan, evaluasi terhadap berbagai produk perundang-undangan terkait badan usaha di Provinsi Maluku perlu dilakukan. Salah satunya Perusahaan Daerah (Perusda) Panca Karya.

“PD Panca Karya yang berdiri pada tahun 1963 dengan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Nomor 5/DPRD-GR/I/1963, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang perusahaan daerah Panca Karya. Dalam perjalanannya saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, kegiatan usaha, permodalan, dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan optimalisasi dan penguatan terhadap PD Panca Karya,” kata Wagub kepada wartawan, di Ambon, Senin (4/11).

Menurutnya, perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang PD Panca Karya, disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik daerah.
Dikatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan penyesuaian terhadap substansi status perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

“Terkait dengan itu, maka pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perusahan umum daerah Panca Karya, dan ranperda tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah Panca Karya, sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,” tandas Wagub.

Anda mungkin juga berminat