Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sampaikan Aspirasi Ke Jakarta, Saodah Pastikan Menteri KKP Akan Bertemu Komisi II

0 66

Ambon, TN – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tuanakotta/Tethool memastikan, bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Edhy Prabowo akan menerima kehadiran Komisi II, saat kegiatan penyampaian aspirasi ke Jakarta, yang akan digelar pekan ini.

“Kemarin itu saya sudah menghubungi beliau (Menteri KKP) via seluler, dan beliau bersedia menerima kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku. Memang selama ini saat agenda penyampaian aspirasi masyarakat ke Jakarta, kami belum pernah diterima oleh menteri. Mudah-mudahan apa yang telah dikomunikasikan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Saodah kepada Teropongnews.com, di Ambon, Minggu (1/12).

Selain itu, menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, soal siapa nantinya yang akan mendampingi Komisi II, saat agenda penyampaian aspirasi nanti. Dan Dinas KKP sendiri, sudah siap dengan data yang akan menjadi referensi untuk pihaknya, saat penyampaian aspirasi masyarakat nanti.

“Memang diakui, bahwa ada permintaan-permintaan yang tidak dapat direalisasikan lewat APBD. Olehnya itu, kami perlu meminta bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus). Karena itu yang tadi saya katakan, perlu ada data. Karena jika kita ingin meminta sesuatu dari pemerintah pusat tanpa dibarengi dengan data, maka itu sangat mustahil. Dan datanga itu juga harus riil,” tegas Saodah.

Dengan data, kata Saodah, pihaknya bisa mengetahui berapa banyak nelayan tangkap tradisional di Provinsi Maluku, sehingga pihaknya bisa mendorong agar adanya bantuan dari Kementerian KKP.
Saat disinggung mengenai permintaan apa saja yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, Saodah mengaku, permintaan penting lainnya yakni, soal perizinan kapal 30 GT dan uji mutu harus dikembalikan ke pemerintah provinsi.

“Intinya, yang kami perjuangkan ini adalah regulasi yang tidak berpihak kepada daerah, sehingga ke depan itu, seluruh regulasi itu harus berpihak kepada daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tandas Saodah.

Anda mungkin juga berminat