Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

RZKSN dan RZKSNKT Dua Pulau Terluar Raja Ampat Dibahas

0 278

Waisai, TN – Direktorat Jenderal (Dirjen) Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan pembahasan Rencana Zonasi Kawasan Strategis di kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan di aula kantor BLUD Raja Ampat, Jumat (1/11).

Turut dalam FGD tersebut, Bappeda kabupaten Raja Ampat, Tim KKPN Kupang Satker Raja Ampat, perwakilan ULP kelas II Sorong, Pos AL Raja Ampat, perwakilan NGO, dan para pimpinan OPD terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, serta Badan Penangggulangan Bencana kabupaten Raja Ampat.

Kepala Seksi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Dirjen Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Arief Sudianto menyampaikan kepada teropongnews.com setelah pelaksanaan FGD, bahwa FGD yang dilakukan ini membahas Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) utamanya pada dua pulau terkecil dan terluar milik kabupaten Raja Ampat, yakni pulau Fani dan pulau Budd atau Moff. Dijelaskannya, kedua pulau ini berbatasan langsung dengan negara Palau, sehingga sesuai dengan kebijakan presiden agar kejadian Sipadan dan Ligitan yang diambil oleh Malaysia tidak terulang, maka pulau Fani dan pulau Budd diprioritaskan dibandingkan 112 pulau terluar dan terkecil lainnya di Indonesia.

“Dua pulau ini mendapatkan prioritas KKP, karena biasanya perlu sekitar 4 tahun untuk penetapan Kawasan Strategis Nasional untuk pulau terkecil dan terluar. Olehnya hari ini FGD atau konsultasi publik ini dilakukan,” jelas Arief Sudianto.

Ia pun menjelaskan bahwa berbagai macam masukan, saran, keinginan, kebutuhan, kritikan, dan lainnya telah diberikan sejak rencan zonasi ini dimulai Tim-nya sejak 2017. Menurutnya konsultasi publik dengan Pemda, NGO, aparat hukum dan keamanan hari ini yang bukan hanya menyampaikan kebutuhan internal kedua pulau, seperti konektivitas, amenitas, prasarana pendukung, penguatan sektor pertahanan dan keamanan, tapi juga kemungkinan kedua pulau ini menjadi pintu hubungan kerjasama langsung dengan negara Palau sebagai pusat ekonomi pembangunan skala internasional telah menjadi perhatian yang akan disiapkannya dalam pembahasan lebih lanjut di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian lainnya sebelum menjadi rekomendasi ke presiden untuk ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Ia pun berharap dengan begitu, kebutuhan Pemda kabupaten Raja Ampat dapat teralokasi dengan baik selain ditingkat provinsi Papua Barat dan rancangan zonasi oleh pemerintah pusat.

“Kami rencanakan pembahasan Rancangan Zonasi ini akan tuntas dalam setahun kedepan sebelum dua pulau ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu,” jelas Arief Sudianto.

Anda mungkin juga berminat