Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ruang Kerja Bupati Gowa Digeledah Ditreskrimsus Sulsel, Ada Apa?

0 94

Makassar, TN – Tim penyidik Direktorat Reserse dan kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menggeledah ruang kerja Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Selasa (14/5) lalu.

Proses penggeledahan yang dilakukan Ditreskrimsus selama 15 jam. Selain menggeledah ruang kerja Bupati, mereka juga menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Ruang Keuangan, dan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setkab Gowa.

Penggeledahan juga dikawal oleh 22 anggota Brimob dan 6 Provost. Ada 10 boks yang berisi dokumen yang disita oleh polisi dalam kasus ini. Warga pun mulai bertanya-tanya, ada apa?

Informasi yang berhasil dihimpun Teropongnews.com menyebutkan, penggeledahan tersebut berkaitan erat dengan kasus dugaan korupsi alat peraga iman dan taqwa (Imtaq) di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Proyek kegiatan pengadaan alat peraga IMTAQ yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa Tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,5 miliar. Pengadaan alat peraga ini diduga menjurus pada tindak pidana korupsi, lantaran telah terjadi mark up harga.

Kasus ini mencuat, setelah Subdit Tipikor Polda Sulsel melakukan penyelidikan di Yogyakarta (lokasi sumber barang) uang yang dikeluarkan untuk pekerjaan hanya kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (16/5) pagi, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol, Dicky Soendani mengaku, tujuan pihaknya melakukan proses penggeledahan, agar bisa diketahui kerugian negara dalam kasus dimaksud. Kasus dugaan korupsi ini baru saja dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan.

“Jadi yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan semuanya, bahwa tim penyidik baru melakukan penggeledahan untuk memeriksa, agar bisa diketahui, apakah ada potensi kerugian negara dalam kasus tersebut ataukah tidak. Nah, yang kita periksa itu adalah dokumen-dokumen tentang pengadaan barang itu,” kata dia.

Dicky mengaku, penyidik juga mencium adanya keterlambatan pengiriman. Pasalnya, pada bulan Februari 2019 masih ada proses pengiriman barang dari Yogyakarta ke Makassar oleh PT Arsa Putra Mandiri yang dipinjam untuk digunakan oleh Rahmawati Bangsawan alias Neno sebagai pihak ketiga.

Menurut Dicky, proses penggeledahan ini juga didasari pada hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang. Penyidik menemukan, bahwa ternyata dalam kasus ini terdapat intervensi dari beberapa pihak dalam proses lelang, pelaksanaan, maupun pencairan pembayaran.

“Oleh karena itu polisi mengindikasikan pengadaan alat peraga ini melanggar Undang-Undang yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Juncto Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahhn 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Dicky.

Anda mungkin juga berminat