Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Ratusan Pelaku Pengadaan Dan Pelaku Usaha OAP Merauke Ikuti Sosialisasi

0 91

Merauke, TN – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua melaksanakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua di Kabupaten Merauke.

Adapun peserta yang hadir terdiri dari pelaku pengadaan dan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP).

Kegiatan dipusatkan di Swiss-BelHotale Merauke, Jumat (22/11) bertujuan agar para pelaku pengadaan dan pelaku usaha secara khusus pelaku usaha OAP dapat memahami dan mengerti tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pengadaan langsung yang pagu dananya sampai dengan satu miliar rupiah dan tender terbatas yang pagu dananya 1-2,5 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha OAP.

Asisten III Bidang Hukum Setda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa para pelaku pengadaan dan pelaku usaha OAP diharapkan dapat memahami aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa dan segera melakukan langkah-langkah pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP.

“Ada tiga aspek yang sangat prinsip sebagai komitmen afirmatif yang diatur dalam Perpres no 17 yaitu, pertama, pengadaan langsung adalah metode pilihan untuk mendapatkan penyedia barang untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak satu miliar rupiah. Atau metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah,”jelas Asisten III Bidang Hukum Setda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun membacakan sambutan tertulis Gubernur Provinsi Papua, Lucas Enembe.

Kedua, sambung Ridwan,

tender terbatas adalah tender dengan pasca kualifikasi yang pesertanya terbatas pada pelaku usaha Papua, untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling sedikit satu miliar dan paling banyak 2,5 miliar.

Ketiga, pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha OAP yang aktif selama satu tahun.

Dengan sosialisasi ini, selanjutnya para pelaku usaha tidak terjerat dalam masalah atau kasus terkait pengadaan barang dan jasa. Pelaku pengadaan diimbau berperan aktif dalam menjalankan peraturan yang dimaksud, memperhatikan kearifan lokal sehingga dapat mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.

“Saya tekankan kepada Bapak dan ibu yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan, jangan dijual, ambil feenya saja,pekerjaan tidak selesai maka bapak ibu akan berurusan dengan aparat hukum,” tegasnya.

Anda mungkin juga berminat