Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Rapat Monev Pendapatan Daerah, Manokwari Panen Raya, Kota Sorong Kebingungan

0 317

AIMAS – Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang dilaksanakan Koordinator Wilayah VIII Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) di ruang Pola Kantor Bupati Sorong, Senin (18/11/2019), berlangsung tegang.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Sorong, Manase Jitmau yang mendapat giliran untuk memaparkan perolehan pajak dari penggunaan alat perekam pajak secara online, kebingungan menjawab pertanyaan Adlinsyah Malik Nasution, Koordinator Subgah KPK.

“Yang bapak sampaikan ini hasil Uji Petik apa hasil setelah pemasangan alat perekam pajak?” tanya Adlinsyah, setelah menyimak pemaparan perolehan pajak hotel, restoran dan tempat hiburan yang ada di Kota Sorong.

Untuk data perolehan pajak restoran, Manase Jitmau menyampaikan hasil dari 10 wajib pajak, mulai tanggal 1 November dengan 14 November 2019, dengan angka sebesar Rp 261.759.817. Nilai itu meningkat signifikan, dengan perbandingan pada perolehan pajak periode 22 September sampai dengan 5 Oktober 2019, yang hanya 213.215.810.

Sementara dari 7 Wajib Pajak Hiburan, dengan periode yang sama, hasilnya sebesar 54.767.160, dan ketika menggunakan alat perekam pajak naik menjadi Rp 163.898.297. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan, perbedaan hasil itu adalah terjadi sebelum dan sesudah pemasangan alat perekam pajak.

“Ini hasil Uji Petik yang kami lakukan Pak,” jawab Manase Jitmau, setelah membaca angka perolehan pajak itu secara terbata-bata.

“Pak Kaban (Kepala Badan) tahu tidak yang dimaksud Uji Petik Pajak? Apakah Bapak atau orangnya Bapak memantau langsung di tempat WP ini, nungguin mereka mulai dari buka usaha sampai tutup? Kalau tidak melakukan itu, berarti ini bukan hasil uji petik Pak,” kata Coki, sapaan akrab Adlinsyah.

Kota Sorong juga tidak bisa menunjukkan data pembanding perolehan pajak, saat diminta oleh KPK. Karena kesulitan memaparkan data hasil perekaman alat MPOS dan TMD, akhirnya pemaparan Kota Sorong tidak dilanjut dan akan menyiapkan waktu tersendiri untuk pemaparan.

“Kayaknya memang ini perlu ada keramas khusus untuk Kota Sorong,” sahut Maruli Tua Manurung, anggota Tim Koorsupgah.

Rapat Monev ini diikuti oleh empat daerah, yakni Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari.  “Keempat wilayah ini yang dinilai berpotensi. Pendapatan juga difokuskan ke 4 sumber, Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir,” jelasnya.

Baca juga: https://www.teropongnews.com/diperiksa-kpk-alat-perekam-pajak-kabupaten-raja-ampat-tak-berjalan-efektif/

Sementara dalam kesempatan sebelumnya, BP2RD Kabupaten Manokwari menyampaikan hasil yang memuaskan dalam penerimaan pajak, dengan menampilkan hasil sebelum dan sesudah pemasangan alat perekam pajak.

Dari 51 Wajib Pajak yang dipasang alat perekam, selama Oktober 2019 lalu berhasil membukukan pajak sebesar Rp 2.023.980.271. Padahal, dibulan sebelumnya, dari jumlah WP yang sama, pajak yang berhasil dipungut BP2RD Kabupaten Manokwari hanya sebesar Rp 728.190.340. Peningkatan perolehan pajak cukup signifikan terjadi di dua tempat karaoke, yakni diatas 1000 persen.

“Kalau alat itu digunakan dengan baik, ini hasilnya. Manokwari panen raya pajak,” puji Coki.

Perolehan pajak yang signifikan juga terjadi di Kabupaten Sorong. Dari 11 alat MPOS yang dipasang di beberapa Hotel, Hiburan dan Restoran yang mengalami peningkatan PAD setelah dilakukan pengecekkan dalam waktu 2 minggu. “Sebelum adanya alat ini, banyak wajib pajak yang melapor tidak jujur,” ucap Kepala BP2R Kabupaten Sorong, Oktovianus Kalasuat,S.H.,M.Si.  **

Anda mungkin juga berminat