Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Proyek Bendungan Waimatakabu Tak Kunjung Rampung

0 92

Ambon, TN – Proyek bendungan Waimatakabu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku hingga saat ini tak kunjung rampung. Tidak diketahui apa masalahnya, sehingga proyek tersebut tak mampu diselesaikan kontraktor tepat waktu. Padahal, proyek tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2018 lalu.

Menyikapi hal itu, pengiat antikoruspi, Johansen Totomutu meminta BWS Maluku agar lebih ketat mengawasi seluruh proyek yang sementara dikerjakan. “Saya lihat selama ini proyek-proyek APBD kurang diawasi oleh instansi dimaksud, padahal anggaran yang dikucurkan sangat besar,”kata dia kepada Teropongnews.com, di Ambon, Selasa (10/9).

Menurut dia, banyak proyek milik BWS Maluku yang tidak mampu diselesaikan tepat waktu oleh kontraktor. Bahkan, ditemukan adanya masalah di setiap proyek-proyek yang dikerjakan itu, akan berujung masalah.

Untuk itu, dia meminta BWS Maluku untuk menegur dan mem-blacklist kontraktor yang tidak memiliki kemampuan. “Kontraktor yang lambat dan kerjaannya tidak benar di lapangan harus di blacklist saja,” tegas dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Waisamet, Alfin Rumatumia mengaku, untuk tahap pertama yang terdiri atas beberapa item pekerjaan sudah harus diselesaikan. Namun sayangnya, ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilakukan, tapi pekerjaan akan dimasukkan bersamaan dengan item pekerjaan lanjutan di tahun 2019 ini. Namun saat ditanya soal item-item pekerjaan itu, dia enggan untuk membeberkannya.

“Artinya, bahwa anggaran yang disiapkan itu untuk sejumlah item itu, lalu kan ada anggaran berikutnya untuk penyelesaian proyek itu. Pertanyaannya yang muncul kemudian, kemana anggaran untuk sejumlah item tersisa di pekerjaan tahap pertama?,” tanya dia.

Informasi yang didapatkan pihaknya, lanjut Alfin, pihak kontraktor beralasan, bahwa curah hujan yang tinggi, menyebabkan pekerjaan proyek Irigasi Waimatakabu jadi tersendat-sendat. Namun menurut mereka, itu bukan alasan yang tepat. “Alasan itu bagi kami, sangat tidak tepat,” tandas dia.

Alfin juga mempertanyakan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek bendungan Waimatakabu, lantaran diduga dokumen AMDAL yang dimiliki tidak lengkap. Padahal, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, dokumen AMDAL sangat penting, dan merupakan salah satu persyaratan.

Bukan saja persoalan dokumen AMDAL, kata Alfin, namun teryata proyek irigasi Waimatakabu juga bermasalah dalam pembangunannya. Pasalnya, pintu bagian kiri saluran irigasi tersebut, yang nantinya mengairi lahan pertanian yakni tanaman padi, di Desa Waisamet sudah jebol, padahal baru saja selesai dikerjakan pada tahun 2018. Sementara pintu sebelah kanan sementara dikerjakan di tahun 2019 ini.

Hal ini, lanjut dia, yang mendorong warga di Kabupaten SBT mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku untuk memberikan sanksi tegas kepada kontraktor dan BWS, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera melakukan proses pengusutan terhadap proyek Irigasi Waimatakabu ini, lantaran sejak dibangun tahun 2018 lalu, sebagian bangunan sudah rusak, bahkan jebol.

“Informasi soal dokumen AMDAL yang tidak lengkap sudah kami ketahui. Nah, bukan saja dokumen AMDAL yang menjadi masalah, akan tetapi pembangunannya juga bermasalah, karena beberapa bangunan irigasi sudah rusak, bahkan ada yang sampai jebol,” kata dia.

Sementara itu, baik Kepala BWS Maluku, Haryono Utomo maupun Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Syauta saat dihubungi Teropongnews.com, tidak mengangkat telepon. Begitu pun Short Message Service (SMS) tidak dibalas.

Anda mungkin juga berminat