Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Perusahan Penyedia Jasa Kontruksi Raja Ampat Ikuti Sosialisasi Jaminan Sosial

0 163

Waisai, TN – Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kabupaten Raja Ampat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Jasa Kontruksi BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di aula Bappeda Raja Ampat, Rabu (30/10)

Pertemuan yang dikhususkan kepada para perusahan penyedia jasa kontruksi kabupaten Raja Ampat ini diikuti kurang lebih 35 utusan perwakilan perusahan penyedia jasa kontruksi yang beraktifitas di Raja Ampat dan sebagian besar diantaranya telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Raja Ampat.

Mewakili Bupati, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Yulianus Mambraku menyampaikan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan upaya memberikan perlindungan atau proteksi bagi segenap warga negara Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tahun 1945 pasal 34 ayat 2, dimana negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sehingga berdasarkan amanah UU tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana selanjutnya tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal 22 ayat H.

“Dan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh elemen masyarakat Raja Ampat merupakan sistem jaminan sosial yang dikembangkan untuk memberikan proteksi, meningkatkan kinerja dan jaminan sosial. Karena itu, sejak awal Pemda Raja Ampat memberikan dukungan penuh terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan telah berkontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja baik formal maupun informal,” jelas Yulianus Mambraku.

Ia pun menjelaskan, juga sebagai implementasi peraturan Gubernur Papua Barat nomor 58 tahun 2018, Pemda Raja Ampat pun telah menetapkan beberapa produk hukum untuk mendukung penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya; intruksi Bupati, surat edaran Bupati Raja Ampat dan perjanjian kerjasama dan peraturan Bupati nomor 07 tahun 2018, dan hadirnya produk hukum ini maka membuat berbagai pihak terkait dapat melaksanakan seluruh kewajibannya bagi suksesnya program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya pun berharap agar penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Raja Ampat semakin memberikan manfaat yang besar, meningkatkan jaminan sosial dan mendorong etos dan semangat kerja masyarakatnya,” lanjut Yulianus Mambraku.

Anda mungkin juga berminat