Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Perbedaan Presepsi, Mediasi Persoalan Tanah Perumahan 28 Oleh DPRD Kota Sorong Buntuh

0 135

Sorong, TN- DPRD Kota Sorong melakukan mediasi terkait persoalan tanah perumahan 28 yang ditempati warga eks bandara DEO di Jl. Kanal Victory dengan pemilik tanah dan pemerintah kota (pemkot) Sorong, di kantor DPRD kota Sorong, Selasa (25/6).

“Kami sebagai wakil rakyat telah melakukan mediasi terkait persoalan tanah perumahan 28 yang ditempati warga eks bandara DEO dengan pemilik tanah bapak Eduard Tendean serta pemerintah kota Sorong, tujuannya untuk mencari solusi terhadap eksekusi berdasarkan putusan pengadilan agar tidak keluar dari kaidah hukum,” ujar Wakil Ketua I DPRD kota Sorong, Selestinus Paundanan, S.E.

Menurutnya, ada dua persoalan yang harus ditafsir secara baik antara ganti rugi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga pihaknya berharap Wali kota Sorong dan pihak terkai bisa menghadirkan praktisi hukum untuk memberikan pendapat secara hukum terkait bunyi amar putusan Mahkama Agung, supaya persoalan ganti rugi bisa berjalan dengan baik.

“Ini karena ada multi tafsir terkait bunyi amar putusan terkait ganti rugi dan NJOP itu, sehingga kami harapkan pak Wali kota, bisa mengundang praktisi hukum untuk menafsirkan bunyi amar putusan tersebut, supaya ganti rugi bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda kota Sorong, Rahman, S.STP (kanan) dan Kepala Bagian Pemerintahan kota Sorong, Fauji Fatah, S.STP. Foto Wim/TN.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Sorong, Rahman, S.STP, mengatakan pada dasarnya sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) itu, Wali kota Sorong, Drs. Lambert Jitmau, MM, siap melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang didiami warga eks bandara DEO di Jl. Kanal Victory itu.

“Pada prinsipnya pak Wali kota itu sudah dari awal waktu kita ketemu Mendagri atas laporan kuasa hukum, pada prinsipnya pak wali kota siap melaksanakan perintah undang-undang, apalagi inikan putusan pengadilan,” ujar mantan kepala Bappeda kota Sorong itu.

“Ini hanya terkendala karena perbedaan presepsi itu saja. Karena dari kuasa hukum pemerintah kota, kalau mengartikan putusan pengadilan, kita tidak bisa lihat di bagian belakangnya saja, tapi lihat dari proses awalnya, dan dasar pertimbangan pengadilan itu apa,” lanjut Rahman.

Menurutnya, yang digunakan didalam amar putusan tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP, nah kalau NJOP berarti pemerintah harus beli, trus kalau pemerintah mengeluarkan uang trus tidak dapat sertifikatnya, itu jadi temuan, karena patokannya adalah NJOP, hal itulah yang menjadi salah presepsi.

Kuasa Hukum masyarakat eks bandara DEO, Fernando Ginuni, S.H. Foto Wim/TN.

Disamping itu, Kuasa Hukum masyarakat eks bandara DEO Sorong, Fernando Ginuni, S.H, menyebutkan didalam amar putusan menjelaskan bahwa penggugat merupakan pemilik yang sah atas tahan objek perkara tersebut, karena penggugat memiliki sertifikat tanah.

Dikatakan, objek tanah tersebut, berdasarkan keputusan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan data yuridis.

“Didalam amar putusan itu menolak eksepsi dari tergugat, sedang dia menerima apa yang diputuskan Pengadilan Negeri, ini jelas. Disini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bukan sengketa hak kepemilikan, ini yang harus dibedakan,” jelas Nando.

Lanjut Nando “Dalam amar putusan pada poin ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dan pada poin keempat disitu dikatakan menolak gugatan penggugat dan untuk selain atau selebihnya”.

Menurutnya, sudah jelas pemerintah kota harus menjalankan hukumannya yaitu membayar ganti rugi kepada penggugat, tanpa harus memiliki sertifikat, ini adalah hukuman karena sudah memakai tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah.

Kata Ginuni, amar putusan sudah jelas kalau pihak tergugat wajib membayar ganti rugi kepada penggugat, karean ini sudah merupakan kekuatan hukum tetap, persoalan terkait NJOP menuru Fernando Ginuni itu urusan belakangan, yang jelas harus melaksanakan putusan pengadilan.

Anda mungkin juga berminat