Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DPRD Pulau Morotai Terus Berjalan

0 51

Ternate, TN – Hingga saat ini Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara masih terus melakukan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai.

Namun sayangnya, pihak Kejati Malut sendiri enggan untuk menyampaikannya kepada publik, dengan alasan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang telah dilayangkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut menemukan adanya kejanggalan anggaran SPPD yang diduga fiktif yang dilakukan oleh 16 anggota DPRD Kabupaten Morotai, sehingga merugikan keuangan daerah senilai Rp 600 juta. Ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan anggaran di DPRD Pulau Morotai selama periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Kasus ini (SPPD fiktif DPRD Kabupaten Morotai) tidak dihentikan, namun tetap berjalan. Akan tetapi, proses penyelidikannya belum bisa kami publikasikan kepada masyarakat, karena terbentur Perpres. Istilahnya, proses penyelidikan ini bersifat rahasia,” kata AsistenIntel Kejati Malut, Astawa kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (8/11).

Menurut dia, kasus ini bisa disampaikan kepada publik, jika sudah dinaikan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan tersangkanya sudah ditetapkan oleh Tim Penyidik Kejari Malut. “Tetap kami akan publikasikan jika sudah dinaikan statusnya, dan tersangkanya sudah ditetapkan,” tandas dia.

Anda mungkin juga berminat