Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Penetapan Batas Wilayah Untuk Hindari Konflik Yang Lebih Besar

0 134

Aimas, TN – Keputusan penetapan batas wilayah antara Kabupaten dan Kota Sorong yang di fasilitasi Gubernur Papua Barat di Manokwari pada Rabu (31/7) lalu, adalah upaya pemerintah untuk menghindari konflik yang lebih besar di kemudian hari. Perselisihan itu sangat mungkin terjadi bila ke depan wilayah yang disengketakan muncul potensi ekonomi yang sangat menguntungkan.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sorong, Ir. Mohammad Said Noer kepada wartawan, Kamis (1/8). “Kalau sekarang ini konfliknya masih kecil. Tapi kalau nanti di wilayah itu terjadi potensi ekonomi yang sangat bagus, tidak akan menutup kemungkinan akan menjadi konflik yang lebih besar. Ini yang mau kita hindari,” kata Said Noer.

Menurutnya, sudah 19 tahun tapal batas ini menjadi perselisihan yang belum diselesaikan. Walikota Sorong mengklaim batas wilayahnya berada di kilometer 18, dan Bupati Sorong menyatakan batas akhir wilayahnya berada di kilometer 14. “Dan kemarin tanggal 31 Juli sudah disepakati bersama batasnya. Kalau dari arah kota, mulai kilo 14 hingga 16 milik kabupaten, terus masuk sedikit ke dalam arah kanan, ditarik ke arah Aimas sampai di SD. Sampai di SD, potong naik masuk kilo 18, Tugu Pawbili, masuk ke wilayah Maibo, potong naik langsung ke tempat sampah, tarik lurus ke arah pantai,” urai Said Noer.

Dengan garis batas itu, maka Kantor BKSDA, Markas Marinir, STAIN, Kantor Kemenag, Pasar dan SD masuk wilayah kota. Sedangkan Stadion Wombik yang selama ini berstatus quo, resmi masuk wilayah dan menjadi milik Kabupaten Sorong. Kata Said Noer, sejarah dibangunnya stadion yang pernah menjadi kandang Persiram itu, adalah sebagai penanda batas ketika Kota Sorong terbentuk pada 1999.

“Maka oleh pemerintah kabupaten, untuk mencari posisi yang tepat dibangunlah stadion itu. Lahan untuk stadion pada tahun 1999 sudah mulai dilakukan pelepasan, dan dibangun satu tahun kemudian. Sehingga jelas bahwa wilayah itu milik kabupaten,” katanya.

Kesepakatan tapal batas antarkedua kepala daerah itu, akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dituangkan dalam lembaran negara. Setelah itu, baru disosialisasikan ke masyarakat.  Dengan keputusan itu, lanjut Said Noer, dirinya sebagai staf mengapresiasi positif. Sebab, dengan adanya batas wilayah ini, tingkat pelayanan kepada masyarakat menjadi jelas.

“Jangan sampai karena batas wilayah yang tidak jelas, mempengaruhi pelayanan, masing-masing mengklaim itu wilayahnya. Tapi dengan batas wilayah, titik koordinat jelas, maka tidak ada lagi sistem pelayanan yang tumpang tindih. Itu yang kita hindari. Karena kita tidak tahu ke depannya, apabila batas wilayah tidak jelas, akan menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu, dari sekarang ini coba kita lihat itu secara jernih,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat