Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemprov Sulsel Harus Tertibkan Aset Daerah

0 41

Makassar, TN – Salah satu aspek yang fokus dibenahi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah penertiban aset daerah. Aspek ini termasuk poin yang menjadi atensi tim Korsupgah KPK dalam upaya pencegahan korupsi di Pemprov Sulsel. Gubernur, Wagub dan Sekda Sulsel bersama Tim Korsupgah KPK terus melakukan evaluasi progress capaian penertiban aset Pemprov Sulsel, Selasa (6/8).

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, aset pemerintah yang dikuasai pihak tertentu harus dipulihkan, aset tanah bangunan disertifikatkan, kendaraan dinas (randis) tua yang membebani APBD pemeliharaannya dilelang saja, pengalihan aset dari kabupaten/kota karena kewenangan beralih ke Pemprov itu dituntaskan.

Gubernur memberi apresiasi kepada semua pihak, yang akomodatif dan mendukung tertib aset ini, termasuk instansi Kejaksaan Tinggi Sulsel, BPN dan terkhusus kepda Tim KPK yang sudah banyak membantu dalam pènertiban aset Pemprov Sulsel.

Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov Sulsel, Hj. Nurlina mengatakan, terkait progres kinerja aset terdapat sejumlah capaian dalam penertiban aset, seperti penyerahan aset lahan Stadion Barombong, fasilitas khusus dan fasilitas umum dari PT GMTD ke Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar.

“Dari 790 bidang tanah milik Pemprov sudah ada 389 bidang tanah yang dalam proses penerbitan sertifikat oleh BPN yang tersebar lokasinya di kabupaten/kota di Sulsel, proses penghapusan barang melalui rencana lelang yang melibatkan DKJN sekitar 140 randis, baik roda 2 maupun roda 4 juga sudah berproses,” jelasnya.

Nurlina menambahkan, penertiban aset akan terus dilakukan dan capaiannya akan dilaporkan kepada Pimpinan dan Tim KPK.

Secara terpisah, Tim Korsupgah KPK, Linda menegaskan, pihaknya akan melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan (monevwas) progres penertiban aset Pemprov Sulsel secara berkelanjutan sampai dipastikan semua aset itu sudah dikelola dengan tertib, termasuk evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi yang lainnya. “Satu diantaranya adalah penguatan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat, Pemprov dan Kab/Kota di Sulsel,” tandas Linda.

Anda mungkin juga berminat