Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemprov Malut Pasang “Perangkap” Jerat ASN Malas

0 28

Ternate, TN – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) akan memasang “perangkap” untuk menjerat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Malut yang malas..

Jika para ASN tersebut berhasil terjerat, maka Pemprov Malut akan menegakkan disiplin dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka, yang dinilai malas menjalankan tugas untuk melayani masyarakat.

“Jika para ASN malas ini terjerat, maka kami akan menerapkan tiga aturan terkait disiplin ASN. Yang terparah adalah, sanksi pemberhentian secara tidak hormat,” demikian kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Malut Idrus Assagaf kepada wartawan, di Ternate, Minggu (20/1).

Dia mengaku, pihaknya telah menyiapkan berbagai aturan, yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat bagi ASN yang malas bekerja.

“Ketiga aturan itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Malut,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, Instruksi Gubernur Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut, serta Peraturan Gubernur Nomor Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Malut.

Menurut dia, saat ini ketiga regulasi tersebut sudah diedarkan ke masing-masing SKPD untuk disosialisasikan ke PNS.

“Kita sudah berikan ke SKPD supaya bisa diketahui oleh seluruh PNS yang ada di jajarannya,” kata Idrus.

Dia berharap, dengan adanya aturan tersebut, PNS tidak lagi malas bekerja sesuai keinginan Gubernur KH Abdul Ghani Kasuba bahwa di periode keduanya ini, PNS Pemprov wajib masuk kantor.

“Semoga ini bisa membuat pegawai yang malas itu bisa rajin karena itu yang menjadi keinginan gubernur dalam pemerintahan lima tahun mendatang,” katanya.

Dia menambahkan, gubernur telah meminta seluruh pimpinan SKPD tetap fokus dan terus meningkatkan kinerjanya untuk kesejahteraan rakyat Malut.

“Kita telah digaji oleh negara dan oleh rakyat, oleh karena itu harus bekerja dengan penuh ikhlas dan rasa tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Jadi, setiap SKPD yang punya anggaran besar atau kecil tetap harus bekerja,” tandas di

Anda mungkin juga berminat