Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemprof PB Belum Tepati Janji, Mahasiswa Papua Di Jerman Terancam Dideportasi

0 395

Sorong, TN – Hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tak kunjung merealisasikan janji bantuan kepada putra-putri Papua yang sedang menjalankan studi di Negara Jerman.

Padahal, sesuai Surat Keputusan Sekretariat Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat tahun 2011, diterangkan bahwa penerima beasiswa studi ke Jerman mendapatkan jaminan seluruh pembiayaan hidup serta studi selama menjalankan kuliah di perguruan tinggi di Jerman setiap tahunnya.

Untuk diketahui, 35 putra-putri Papua penerima bantuan beasiswa luar negeri (Jerman) ini merupakan perwakilan dari Kabupaten Fakfak, Kaimana, Manokwari, Sorong dan Kota Sorong.

Terkait hal tersebut, melalui press release yang diterima Jurnalis Teropong News dari salah satu mahasiswa melalui email Virgianus tevez Turot, para mahasiswa menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur Provinsi Papua Barat.

Dijelaskan, sesuai surat keterangan pada tahun 2018 oleh pihak ketiga (agen) Yayasan Papua Jerman yang disetujui Dinas Pendidikan Papua Barat bahwa dana beasiswa harus dikirim per 6 bulan.

Namun, pada kenyataannya mahasiswa hanya menerima setengah dari dana yang ditetapkan untuk 1 tahun. Pada Juni 2018 mahasiswa juga belum menerima setengah dana dari 2018 dan anggaran baru untuk biaya studi dan hidup untuk tahun 2019-2020.

Di lain sisi, sebagai mahasiswa asing di Republik Federal Jerman, ada hal-hal yang harus dan wajib dibayar selama studi. Di antaranya bukti jaminan hidup berupa saldo rekening yang harus diberikan setiap tahunnya kepada Kantor Imigrasi setempat sebagai syarat utama pengajuan visa (ijin tinggal).

Selain itu, kewajiban lainnya yaitu angsuran kesehatan setiap bulan, iuran semestar dan biaya kuliah, biaya sewa (tempat tinggal), pajak siaran, serta biaya makan dan minum.

Jika tagihan-tagihan itu tidak segera dibayar beserta bunga pada surat tagihan le-3, maka para mahasiswa akan mendapat panggilan dari Pengadilan setempat (jalur hukum). Saat ini pun para mahasiswa tidak memiliki biaya untuk membeli makan dan minum.

Kemudian jika tidak membayar asuransi selama 3 bulan maka akan dipanggil pihak kampus dan terancam dikeluarkan. Selain itu, jika tidak memiliki ijin tempat tinggal maka akan dideportasi.

Di akhir press release, 35 putra-putri asli Papua ini meminta Gubernur Papua Barat dapat segera merealisasikan bantuan serta berharap persoalan serupa tidak terjadi lagi agar dapat lancar menyelesaikan studi agar dapat secepatnya kembali di Papua Barat.

Anda mungkin juga berminat