Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemerintah KKT Belum Patuh Kelolah Keuangan Daerah

0 58

Ambon, TN – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) wajib membenahi segala kekurangan yang muncul, akibat daripada ketidakpatuhan terhadap penggelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasalnya, penggunaan anggaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 yang seharusnya Rp. 8.000.000.000, namun terbaca dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati KKT, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2018 hanya sebesar Rp. 2.000.000.000.

“Sehingga persoalan inipun berbanding terbalik dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku saat melakukan audit, yang kenyataannya mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemkab Kepulauan Tanimbar, namun terdapat banyak kesalahan penggunaan keuangan daerah yang sampai dan dengan hari ini mengalami masalah serius,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase saat membacakan pendapat akhit Fraksi Gerindra terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, yang digelar di ruang sidang utama DPRD KKT, Kamis (19/9).

Menurutnya, hasil Konsultasi pihaknya ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia terdapat beberapa masalah yang termuat dalam berita acara konsultasi, diantaranya, terdapat perbedaan data antara data realisasi DAK fisik tahun 2018 dengan data LPJ yang sudah diaudit oleh BPK.

“Data realisasi penyaluran di Kementerian Keuangan sebesar Rp. 86,5 miliar, dan nilai penyerapan dana yang dilaporkan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2,265 miliar,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, Fraksi Gerindra DPRD KKT mempertanyakan kebijakan, terkait sisa DAK fisik tersebut. Pasalnya, ketentuan terkait penggunaan DAK fisik, menyatakan jika pemda tidak boleh menggunakan dana DAK fisik, selain kegiatan yang tercantum dalam dokumen rancangan kegiatan yang telah disetujui.

“Jika terdapat sisa dana DAK fisik, maka dana tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain diluar kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis DAK fisik,” kata Laratmase.

Menurutnya, ketentuan penggunaan sisa DAK fisik diatur dalam Pasal 132 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/07/2017. Dikatakan, Pemerintah Pusat (Pempus) terus melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan DAK fisik di daerah, agar dilaksanakan sesuai ketentuan dan digunakan untuk pencapaian output yang sudah disepakati.

“Bagi Fraksi Gerindra, agenda dapat dilanjutkan, tetapi dalam hal penyelewengan DAK tetap diproses sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku,” tandas Laratmase.

Anda mungkin juga berminat