Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemda Merauke Didesak Bertanggung Jawab Terhadap SK Guru Kontrak

0 57

Merauke, TN – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw, mendesak pemerintah bertanggungjawab terhadap SK guru kontrak tahun 2019 dan segera membayarkan honor kontrak yang belum dibayar selama enam bulan.

Dikatakan, 10 hari sebelum liburan berakhir gaji sudah harus mereka terima supaya para guru segera kembali ke tempat tugas untuk menjalankan tugas. Dengan gaji tersebut akan membuat mereka semangat menjalankan tugasnya guna menyelamatkan pendidikan kepada generasi pedalaman di Kabupaten Merauke.

“Kalau tidak, kita semua yang berdosa, kepala daerah, para dewan, kepala OPD dan semua kita yang tinggal di kota. Mereka ini tinggal di kampung terpencil dan setia jalankan tugas, tapi kita tidak penuhi hak-hak mereka,” ucapnya di Ruang Rapat dewan, Selasa (26/06/19) saat pertemuan dengan guru kontrak.

Menurutnya, jika keadaan ini terus dibiarkan dan tidak ada jawaban untuk para guru, bagaimana nasib anak didik di pedalaman ketika tidak ada guru. Sebab, yang selalu berada di tempat tugas adalah para guru kontrak, guru PNS kebanyak masih ikut pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Thiasonny Betaubuntal dalam kesempatan itu menyebutkan total gaji yang harus dibayarkan ke 300 tenaga kontrak sebesar 12 miliar lebih. Hanya saja dana yang bersumber dari dana Otsus tersebut masih di Provinsi belum ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan. Berdasarkan instruksi gubernur bahwa sumber dana Otsus sementara dipersiapkan untuk pelaksanaan PON 2020.

Sementara Kepala BKAD, Albertus Muyak menjelaskan, terkait dana Otsus ini akan dilakukan koordinasi ke Provinsi Papua untuk meminta kejelasan SK pembagian dana Otsus untuk Kabupaten/Kota.

“Kami juga akan melakukan pertemuan interen antara dinas terkait dan hasilnyaa akan diteruskan ke pak sekda dan pak bupati untuk mengambil langkah memberikan kepastian kepada para guru berkaitan dengan pembayaran,” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat