Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pembahasan LKPJ, DPRD Kota Sorong Tidak Libatkan SKPD Terkait

0 26

Sorong,TN- Wali Kota Sorong Drs Ec Lambert Jitmau, MM menyerahkan materi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna II DPRD Kota Sorong yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Sorong, Jumat (17/5). Pantauan media ini, LKPJ diserahkan langsung Wali Kota Sorong dan diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Denny Mamusung yang didampingi oleh Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd dan Wakil Ketua I Selestinus Paundanan, SE.

Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, S.Pd, M.Pd mengatakan bahwa sudah hukumnya dilaksanakan rapat Paripurna ke II DPRD Kota Sorong walaupun dalam waktu yang terlambat. Sebab rapat Paripurna II ini seharusnya dilaksanakan pada awal April 2019, namun karena kesibukan dari 29 anggota DPRD yang mengikut pemilihan umum sehingga baru bisa dilaksanakan pada hari Jumat (17/5). “Kami menerima laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Sorong tahun 2018, dipertanggungjawabkan dan dilakukan pada tahun 2019 atau 1 tahun anggaran dan kami sudah menerima materinya,” ungkapnya kepada wartawan.

Lanjutnya, setelah diterima maka materi LKPJ Pemerintah Kota Sorong akan dibahas dalam waktu 1 minggu, namun sebelumnya DPRD Kota Sorong akan membentuk tim untuk membahas dengan hanya melibatkan internal DPRD dan tidak melibatkan SKPD terkait. “Hasilnya kami akan rekomendasikan ke Wali Kota untuk melaksanakan sebagaimana sesuai dengan rekomendasi dari DPRD seperti ada yang diperbaiki atau ditingkatkan kinerja pemerintah dan lain sebagainya,” tuturnya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala daerah, kata Petronela merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala daerah kepada DPRD yang diserahkan pada rapat Paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran. Dilaksanakan LKPJ berdasarkan amanat UU nomor 23 tahun 2014, yang mana tujuan di serahkan LKPJ kepada DPRD untuk dibahas guna mendapatkan penilaian terkait kinerja Kepala daerah dalam 1 tahun. Hal ini ditandai dengan diberikan keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Kepala daerah untuk melaksanakan perbaikan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang lebih baik. Dalam LKPJ harus menjelaskan, arah kebijakan penuh Pemerintah daerah, mengelola keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan kelanjutan daerah.

“Kemudian penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas berbantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sehingga keberadaan LKPJ tersebut telah sesuai dengan tujuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat