Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pejabat Pemkot Sorong Laporkan Harta Kekayaan Hanya 3 Persen

0 156

Sorong,TN- Penilaian tentang tingkat kepatuhan dalam memberikan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) dari KPK RI kepada Pemerintah Kota Sorong sangat rendah. Hal ini sebagaimana terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengisian e-filling LHKPN oleh KPK RI, di Aula Samu Siret, Kamis (18/7).

Spesialis LHKPN Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pipin mengatakan tingkat kepatuhan LHKPN untuk tahun 2018 di lingkungan Pemkot Sorong sangat rendah yakni hanya sebesar 3 persen dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Papua Barat. Padahal menurutnya, LHKPN merupakan perangkat pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintahan.

“Jadi memang kami harapannya ada komitmen dari Pemerintah Kota Sorong dan juga para pejabat sebagai bentuk transparansi kemasyarakat untuk lapor LHKPN, memang sudah ada yang melaporkan harta kekayaannya tapi baru 11 orang termasuk bapak wali kota sorong,” ungkapnya.

Ditanya penyebab, Pegawai Negeri di lingkup Pemkot Sorong belum melaporkan LHKPN, jawabnya mungkin dikarenakan mereka banyak yang belum memahami betul secara teknis pengisian LHKPN. Oleh karena itu, pihaknya akan terus membantu, memantau dan melakukan monitoring dalam pengisian LHKPN.

“Kita akan terus monitoring kepatuhan LHKPN dari Pemkot Sorong. Dengan diadakannya kegiatan ini, harapan kami nanti bisa meningkat dari 3 persen naik menjadi 80 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya sangat fokus memberikan bimbingan pada wilayah-wilayah yang LHKPN masih rendah, termasuk salah satunya Pemerintah Kota Sorong. Diakuinya, ada 11 orang yang baru melaporkan LHKPN dan diharapkan itu bisa memotivasi agar rekan-rekan yang lainnya juga segera menyampaikan LHKPN.

“LHKPN ini kan melekat pada jabatan masing-masing sesuai dengan Peraturan Walikota nomor 2 tahun 2017, di sana diatur jabatan apa saja yang wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Kemudian untuk dasar pelaporan LHKPN itu adalah undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dimana dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 di sana diatur bahwa KPK diberi wewenang untuk menyampaikan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Sorong Drs Ec Lambert Jitmau, MM sangat geram dengan pejabatnya yang malas melaporkan harta kekayaan yang mereka miliki. Menurutnya, LHKPN sudah ada sejak pemerintahan ada.

“Pejabat golongan tiga wajib membuat LHKPN. Kalau penilaian KPK tentang tingkat kepatuhan membuat LHKPN di Pemerintah Kota Sorong hanya tiga persen, sebenarnya pejabat nih kerjanya apa, saya jadi heran. Coba ada gairah kerja dan tanggung jawab terhadap masyrakat dan negara,” tegasnya.

Lanjut Lambert, LHKPN wajib dilaporkan setiap tahun. Dimana filenya sebenarnya sudah ada di masing-masing OPD yang terpusat di Badan Kepegawaian.

“Tiap tahun tinggal ganti tanggal dan bulan, kalau ada aset bertambah ya tambah. Kalau aset itu-itu saja ya tinggal ganti tanggal dan bulan saja. Kita harusnya malu dengan daerah lain, Kabupaten Pegaf saja tingkat kepatuhan membuat LHKPN 97 persen. Kamu punya golongan itu ambil dari mana, coba cerdas dalam menyikapi ini. semua administrasi kacau balau, ombudsman kacau balau, RKPD kacau balau. Baru kamu kerja apa sebagai pegawai negeri. Sebetulnya tidak susah, tinggal inisiatif pegawai saja untuk melaporkan LHKPN,” pungkasnya.

Berikut daftar Pegawai Negeri di Lingkungan Pemkot Sorong yang sudah lapor LHKPN Tahun 2018, yakni Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau, MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Petrus Korisano, Ass III Setda Kota Sorong Rudy R. Laku, Kepala Dinas PU Jaipin Sinaga, Kepala BPKAD Hanock J. Talla, Kepala Inspektorat Daerah Abdul Rahim Oeli, Ass I Rahman, Kepala Unit Layanan Pengadaan Novianto B. Zulkarnain, Kepala Dinas Perdagangan Safura Oeli, Staf Ahli Thamrin Tajuddin, Kepala Bidang SMP Haurissa Jacob. Sementara Wakil Wali Kota Sorong dr Hj Pahimah Iskandar, Sekda Kota Sorong Dra Welly Tigtig Weria dan 323 pejabat lainnya sampai sekarang belum melaporkan LHKPN.

Anda mungkin juga berminat