Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

NasDem : Tak Maksimal, KPU Diminta Evaluasi Pemilu Serentak 2019

0 185

Manokwari,TN- Partai NasDem minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan evaluasi secara berjenjang terkait pelaksanaan pesta demokrasi serentak untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota Legislatif baik DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tanggal 17 April 2019 lalu yang dinilai tak maksimal.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah DPW Partai NasDem Provinsi Papua Barat, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H kepada teopongnews.com, Minggu (4/5) mengatakan, ada sejumlah catatan penting dari peserta pemilu pada tahapan pencoblosan hingga rekapitulasi suara.

Politisi muda ini mengaku bahwa pemilu serentak ini merupakan fenomena baru yang terjadi di negara kesatuan republik indonesia (NKRI) namun beban tugas yang diberikan kepada tim penyelenggara tingkat bawah sangatlah tidak seimbang dengan yang mereka terima.

“Beban tugas yang dikerjakan KPPS di setiap TPS se-indonesia khususnya Papua Barat tidak bisa kita pungkiri bahwa proses tahapan pemilu yang berjalan tidak terlalu maksimal, bukan pihak penyelenggara tidak mampu tapi kondisi yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, dimana rekapitulasi dari Kabupaten/ Kota, Provinsi, DPR-RI, DPD-RI dan Presiden membutuhkan waktu yang sangat panjang,” kata Syamsudin Seknun.

Hal ini menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan KPU serta Bawaslu untuk segera melakukan evaluasi secara internal untuk diperbaiki pada pesta demokrasi serentak kedepan.

Lebih lanjut Syamsudin menegaskan bahwa biaya honor diterima penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS dan PPD tidak seimbang dengan tugas yang diembankan mereka.

Faktanya, banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas pencoblosan dan rekapitulasi suara.

“Tugas yang mereka kerjakan ini tidak seimbang dengan biaya honor yang mereka dapatkan, katakanlah honor mereka 1 anggota Rp 500 ribu dipotong pajak jadi hanya terima Rp 400 ribu lebih ini sangat tidak rasional dengan tugas mereka yang dikerjakan hingga 3 hari, ada juga yang akibat kelelahan meninggal dunia,” ujarnya.

Karena itu, mantan aktivis HMI menghimbau melalui KPU Papua Barat untuk memberikan telaah kepada KPU pusat supaya melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pemilu 17 April 2019.

Politisi NasDem ini memberikan masukan kepada KPU dan Bawaslu untuk kedepan pelaksaan pemilu serentak tidak boleh lagi bersamaan karena dapat membingungkan penyelenggara dan juga pemilih.

“Kalau saran dan masukan saya kepada KPU untuk mengevaluasi dengan DPR-RI untuk mengevaluasi UU Pemilu dan Pilkada, kalau bisa pemilu serentak tidak boleh bersamaan, diaturlah, DPR-RI, DPD-RI dan Presiden itu tahapan sendiri, kemudian DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota sendiri, karena pemilu 2019 ini yang 5 lembar surat suara saja sudah berat apalagi pemilu 2024 nanti 7 lembar tambah berat,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat