Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Mulai Tahun 2020, Biaya Transportasi Lokal Jamaah Haji Papua Barat Ditanggung APBD

0 159

Aimas, TN – Ongkos Naik Haji (ONH) bagi umat muslim yang ada di Papua Barat, mulai tahun 2020 dipastikan bisa lebih ringan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terealisasi jika Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Barat tahun 2019 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, diberlakukan.

Rahmat Cahyadi Sinamur, Wakil Ketua Fraksi GAS DPRD Papua Barat. (Foto:Tantowi/TN)

Rahmat Cahyadi Sinamur, Wakil Ketua Fraksi Gerakan Amanat Sejahtera (GAS) DPRD Papua Barat menjelaskan, salah satu poin yang terkandung dalam Perdasi itu adalah, untuk transportasi dan akomodasi lokal bagi Calon Jamaah Haji (CJH) Papua Barat, akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Perdasi ini kami masih menunggu penomoran dari Kemendagri. Kami berharap segera teregistrasi, dan bisa diberlakukan mulai tahun 2020,” ujar Rahmat Cahyadi, yang juga Ketua DPW PAN Papua Barat.

Perdasi ini adalah salah satu produk hukum yang disosialisasikan oleh DPRD Papua Barat ke daerah-daerah, seperti di Kota dan Kabupaten Sorong serta Kabupaten Sorong Selatan, Selasa (10/12/2019).

Dasar atau referensi dari penyusunan Perdasi tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, adalah Undang-Undang Nomor 8/2019 pasal 25. Pada ayat 3 pasal ini disebutkan, biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dari pasal dalam UU ini, kemudian melalui Perdasi yang diinisiasi oleh DPRD Papua Barat, cakupannya diperluas, untuk pembiayaan akomodasi dan transportasi lokal para CJH, juga ditanggung oleh APBD. Setelah CJH melunasi ONH yang telah ditetapkan Pemerintah, CJH tidak perlu merogoh kantong lagi untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi dari tempat asal ke asrama haji.

“Selama ini para Calon Jamaah Haji mengeluarkan biaya sendiri untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi lokal, mulai berangkat dari tempat asal hingga ke ermbarkasi, dan dari debarkasi menuju tempat asal. Dengan adanya Perdasi ini, biaya-biaya itu nantinya ditanggung pemerintah,” kata Rahmat. **

Anda mungkin juga berminat