Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

MoU dengan BPN, Bupati Raja Ampat Segerakan Zonasi Nilai Tanah

0 209

Waisai, TN – Pemerintah kabupaten Raja Ampat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Raja Ampat, Luther Mapadin, tentang peningkatan pelayanan pertanahan, perpajakan daerah dan pusat melalui kerja terpandu dan pengintegrasian data pertanahan di kabupaten Raja Ampat, Senin (16/9).

Disampaikan Kepala BPN kabupaten Raja Ampat, Luther Mapadin, bahwa MoU yang hari ini dilakukan adalah saran dari KPK untuk pihak BPN agar segera melakukan penertiban atas aset daerah khususnya dalam hal perpajakan dan penerimaan daerah, dalam hal ini seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurutnya, setelah MoU ini, BPN dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kabupaten Raja Ampat dapat menguatkan kembali hubungan koordinasi yang sempat terputus, khususnya dalam pengelolaan BPHTB kabupaten Raja Ampat dan pemetaan zona nilai tanah yang ada di kota Waisai.

“Sering Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sering lebih kecil daripada harga jual-beli atau transaksi tanah yang terjadi, dimana diatas 60 juta rupiah, kena BPHTB 5%.

“Setelah MoU ini, kami bersama Dispenda kabupaten Raja Ampat berencana akan melakukan pemetaan zona nilai tanah agar dapat menjadi patokan dalam menentukan nilai jual atas transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Olehnya, kami harapkan bantuan Pemda untuk program pembuatan zona nilai tanah agar pemetaan lebih seksama dan sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya,” Ujar Luther Mapadin.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati. Dirinya mengapresiasi atas langkah MoU yang dilakukan oleh BPN untuk menertibkan aset milik Pemda kabupaten Raja Ampat, khususnya aset tanah yang dimiliki Pemda.

AFU pun menghimbau agar Dispenda segera menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dalam pemetaan zona nilai tanah agar MoU yang telah ditandatangani dapat terimplementasi dan memiliki manfaat kepada masyarakat.

“Harus segera diimplementasikan, agar kita tahu, zona-zona mana yang memiliki nilai jual objek pajak tinggi, agar segera dibedakan nilai pajak yang diberikan bagi yang hanya rumah dan mana yang hotel dan lainnya. Sehingga kita menghindari permasalahan yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang,” jelas Bupati Raja Ampat.

Anda mungkin juga berminat