Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Meski Terlambat Sosialisasi, Dinas Dukcapil Targetkan Penyelesaian 7 ribu KIA

0 88

Aimas, TN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sorong menargetkan penyelesaian 7 ribu keping Kartu Identitas Anak (KIA) hingga akhir tahun ini. Jumlah itu optimis dicapai, kendati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini terlambat dalam menjalankan program dari pemerintah pusat yang sudah diluncurkan secara nasional sejak 2016 lalu.

Secara keseluruhan, target yang ditetapkan untuk penerbitan KIA di Kabsor adalah sebanyak 39.271 keping. Tapi menurut Kepala Dinas Dukcapil, Drs Olden Makpal MSi, blangko untuk penerbitan KIA itu hanya tersedia 7 ribu keping.

“Dari blangko yang ada itu, kami berharap bisa habis terpakai hingga akhir tahun nanti,” ujar Olden Makpal, usai mengikuti Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Launching Kartu Identitas Anak di ruang rapat Dispenduk Capil, Rabu (7/8).

KIA adalah program administrasi terbaru dari pemerintah yang diluncurkan sejak 2016 silam, melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 2/2016. Saat ini, kartu tersebut wajib dimiliki anak usia 0 tahun hingga 17 tahun.

Di Kabsor, kata Makpal, seharusnya sudah mulai disosialisasikan ke masyarakat dan dilaksanakan penerbitannya sejak Januari 2019 lalu. Tapi lantaran masih adanya kekurangan dari komponen teknis dari pemerintah pusat, kebijakan tersebut baru bisa dimulai awal bulan ini.

“Memang kami termasuk terlambat melaksanakan. Yang menjadi kendala adalah ketersediaan blangko dan tinta ribbon untuk mencetak kartu ini. Tinta ribbon kami beli dari Jakarta, dan Jakarta pesannya ke Amerika. Karena tinta ini memang tidak diproduksi di Indonesia, jadi butuh waktu untuk mendapatkannya,” kata Makpal.

Ketika Dispenduk Capil Kabsor pesan tinta ribbon itu ke Jakarta, stok yang ada pada vendor penyedia barang itu sedang kosong dan masih dalam proses pemesanan dari Amerika. “Jadi itu salah satu kendalanya. Sekarang ini semua komponen barang yang dibutuhkan sudah ada, blangko sudah siap, petugasnya sudah siap, makanya mulai kita sosialisasi dan laksanakan,” tambahnya.

Sementara untuk mencapai target 7 ribu keping KIA, Dinas Dukcapil akan menggandeng sejumlah lembaga kesehatan milik pemerintah maupun swasta, serta proaktif datang ke sekolah-sekolah melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. “Saya sudah ketemu sama Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk masalah ini. Intinya beliau-beliau sangat mendukung,” kata Makpal.

Untuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Makpal berharap ada peran aktif petugas puskesmas untuk memberikan data ketika ada bayi yang baru lahir. Begitu juga untuk kerjasama di klinik bersalin milik swasta.

Jadi ketika ada bayi yang baru lahir, selain diterbitkan akta kelahiran, juga diterbitkan KIA. Ini bisa langsung dilakukan, karena untuk bayi usia 0 tahun sampai 5 tahun, tidak membutuhkan foto diri. Baru untuk anak usia 5 sampai 17 tahun, KIA-nya menggunakan foto,” urainya.

Kerjasama dengan pihak luar, menurutnya mutlak dilakukan karena terbatasnya tenaga teknis yang dimiliki Dinas Dukcapil. Saat ini, kata Makpal, juga total pegawai di dinas itu sekitar 32 orang, termasuk kepala dinas. “Jadi ini bukan pekerjaan yang gampang. Perlu ada kerjasama dengan pihak lain agar pelaksanaannya berjalan dengan baik,” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat