Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Menikmati Uang Minyak dengan Perdasus; Masyarakat Senang, Penambang Tenang

0 180

“PAK Gubernur jangan bangkit dari kursi adat itu dan meninggalkan tempat ini, sebelum menandatangani kesepakatan hitam di atas putih. Sudah puluhan tahun pemegang hak ulayat ini miskin dan tertindas. Kami masyarakat adat di sekitar perusahaan, hanya menuntut apa yang menjadi hak kami,” kata Mariana Ulimpa berapi-api.

Sambil mengunyah pinang, dengan sorot mata yang tajam dan suaranya yang lantang, jari telunjuk tokoh perempuan Papua ini menuding ke arah Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang duduk disamping Bupati Sorong Johny Kamuru. Ia meluapkan seluruh rasa ketidakpuasan itu kepada orang nomor satu di provinsi ini, yang sudah lama ditunggu kedatangannya.

Matahari sudah terbenam. Pertemuan di lokasi operasi produksi PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Klamono Kabupaten Sorong pada Rabu, 16 Oktober 2019 ini sudah berlangsung sejak pukul 15.30 WIT. Dari Manokwari, Gubernur Papua Barat hadir didampingi Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Yohan Abraham Tulus, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Charles Hutauruk, dan Kepala Biro Hukum, Roberth K.R Hammar.

Mariana Ulimpa, Ketua LSM Ney Gilin menjadi pelopor aksi masyarakat dari marga Klawom, Idik dan Mamringgofok yang ada di kawasan ring 1 Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Klamono. Mereka menuntut hak 10 % dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak ke pemerintah. Bahkan untuk memperjuangkan kemakmuran masyarakat adat pemegang hak ulayat ini, Mariana dan rombongannya terbang ke Jakarta, untuk bertemu langsung dengan presiden.

Namun ketika upayanya di Ibu Kota itu kandas, pemalangan aset milik PT Pertamina EP yang masuk dalam Obyek Vital Nasional, menjadi jurus pamungkas. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Stasiun Pengumpul Utama (SPU) minyak, Perbengkelan dan dua sumur minyak di Klamumuk KM 60 menjadi sasaran. Dalam aksi kedua ini, menurut Elvira M Wader, Legal & Relations Assistant Manager Pertamina EP Asset 4 Papua Field, sempat menyebabkan 136 sumur dari 166 sumur minyak Pertamina EP, terhenti. Sedikitnya 500 barel minyak mentah atau senilai uang Rp 400 juta, melayang.

Mariana Ulimpa (berpakaian adat, paling kiri), menyambut kedatangan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Bupati Sorong, Johny Kamuru, di lokasi operasi produksi PT Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Klamono, Rabu (16/10/2019). (Foto:Tantowi/TN)

Mariana Ulimpa sengaja menunggu kehadiran Gubernur Mandacan di bawah tenda terpal yang mereka dibangun di dekat PLTD milik Pertamina EP di Klamono, untuk menuntaskan masalah ini. Tempat duduk dari potongan batang kayu yang dilapisi kulit pohon dan berhias kain timur, telah disiapkan untuk sang Gubernur. Inilah yang mereka sebut kursi adat.

“Mohon maaf kalau sore ini saya baru bisa menemui Bapak dan Ibu. Kemarin saya dari Jakarta, penumpang pesawat yang langsung ke Sorong penuh. Hanya ada 2 kursi, sedangkan kami 4 orang. Dengan demikian saya tidak ambil jalur Sorong. Tadi malam saya dari Jakarta ke Manokwari dulu, baru melanjutkan ke Sorong,” ucap Gubernur mengawali perbincangan dengan warga.

Menjawab aspirasi marga Idik, Klawom dan Mamringgofok yang dimotori Mariana Ulimpa, Gubernur Mandacan berucap, tuntutan itu sudah diakomodir dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) DBH Migas Papua Barat Nomor 03 Tahun 2019 yang baru saja disahkan.

“Isi di dalam Perdasus ini juga berkaitan dengan yang ibu Mariana sampaikan tadi. Sebelumnya, (tuntutan pembagian DHB 10 %) ini tidak ada dasar untuk memulainya. Dengan demikian, pembagian ini harus dijamin dengan dasar hukum, ketika sudah ada dasar hukum, kedepan kita akan jalan,” tambahnya.

Lahirnya Perdasus DBH Migas di Provinsi Papua Barat ini, setidaknya melegakan nafas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas maupun masyarakat yang ada di sekitar area penambangan. Kata Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu, Galih W. Agusetiawan, regulasi itu memberikan ekses positif pada jalur birokrasi investasi di tanah Papua.

“Karena salah satu tugas kami di perwakilan itu, adalah memastikan kelancaran operasional kontraktor migas. Kalau operasional lancar, iklim investasinya kondusif, maka akan menarik perhatian investor untuk masuk membawa uangnya ke sini,” urai Galih.

Peristiwa pemalangan aset Pertamina EP di Klamono oleh masyarakat yang menuntut DBH, sejatinya bukan karena tidak ada uangnya. Tapi mekanisme yang mengatur uang itu sampai ke warga ring 1 perminyakan itu yang perlu diperjelas.

“Karena Kementerian Keuangan sudah membagi DBH Migas itu ke Gubernur dan Gubernur sudah membagi ke Kabupaten. Mungkin Kabupaten Sorong juga perlu membaginya ke masyarakat di ring 1 perminyakannya untuk diprioritaskan. Kalau di provinsi sekarang sudah ada Perdasus DBH Migas, DPRD Kabupaten Sorong perlu segera mendorong penerbitan peraturan serupa, agar pembagian di tingkat Kabupaten ini sampai ke distrik atau marga penghasil migas,” tandasnya.

Galih W. Agusetiawan (kiri) dan Suroso SIP MA. (Foto:Tantowi/TN)

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Suroso SIP MA mengamini apa yang disampaikan Galih. Sebelum menerbitkan Perda Kabupaten Sorong yang mengatur pembagian dana Migas, pihaknya akan melakukan sosialisasi Perdasus DBH Migas 03/2019 serta pemetaan siapa saja yang berhak menerima uang minyak itu agar tidak salah alamat.

“Justru persoalan paling mendasar adalah siapa yang paling berhak menerima, sehingga perlu dan urgen untuk dilakukan pemetaan hak ulayat. Setelah diketahui hak ulayatnya, baru pemerintah daerah mengeluarkan keputusan bupati, yang menetapkan bahwa pemilik hak ulayat atas sumur A adalah si A, B dan C. Pemetaannya lebih mendetil, by name by addres,” kata Surono.

Perdasus Membagi Hingga Level Pemegang Hak Ulayat

Sejatinya dalam Perdasus DBH Migas Nomor 03/2019 Papua Barat yang ditetapkan pada 20 Maret 2019 ini, sudah membagi habis DBH yang ditransfer pemerintah pusat, hingga ke level masyarakat pemegang hak ulayat.

Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Papua Barat, Yohan Abraham Tulus menjelaskan bagaimana pembagian DBH Migas itu berproses, hingga menemukan angka 10 % yang menjadi hak masyarakat adat pemegang ulayat yang ada di ring 1 kawasan penambangan minyak.

Dari bagi hasil penjualan minyak (Production Sharing Contract / PSC) yang disetor oleh perusahaan penambang (KKKS) ke pemerintah pusat, setelah dijadikan 100 %, pemerintah provinsi penghasil mendapatkan bagian 55 %. Pembagian ini sesuai dengan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan.

Dari 55 % bagian provinsi, setelah dibulatkan menjadi 100 %, kemudian dibagi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian 30 % untuk provinsi, 30 % untuk kabupaten/kota bukan penghasil dan  40 % untuk kabupaten penghasil minyak.

“Pembagian untuk pemerintah kabupaten/kota ini, secara teknis pelaksanaannya akan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur,” kata Yohana Abraham.

Dari 40 % yang menjadi bagian daerah penghasil, untuk di Papua Barat dibagi ke tiga kabupaten, yakni Bintuni, Raja Ampat dan Kabupaten Sorong. “Jadi 40 % pembagian dari provinsi itu, bukan untuk satu kabupaten. Tapi dibagi ke seluruh kabupaten penghasil,” tambahnya.

Di masing-masing kabupaten penghasil, pembagian dari 40 % ini dibulatkan lagi menjadi 100 % dan dipecah-pecah peruntukannya dengan dasar perda kabupaten dan keputusan Bupati. Kata Yohana Abraham, 100 % itu dialokasikan untuk sektor pendidikan tingkat PAUD, TK, SD dan SMP (30 %), kesehatan dan perbaikan gizi (20 %), pemberdayaan masyarakat adat (33 %), bea siswa perguruan tinggi bagi anak asli Papua (5 %), penelitian dan pengembangan teknologi (2 %) dan bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat pemegang hal ulayat di sekitar area penambangan sebesar 10 %.

“Jadi kalau kita membaca pembagiannya, permintaan dari bapak dan ibu ini sudah diakomodir. Sudah masuk semua dalam Perdasus 3/2019, tinggal kita tunggu pelaksanaannya,” katanya.

Tapi untuk pembagian 10 % yang menjadi hak masyarakat adat pemegang hak ulayat di area ring 1 penambangan, akan dibagi sesuai volume dan produktivitas lifting di masing-masing lokasi sumur minyak yang ada di Kabupaten Sorong. “Kalau sumur minyaknya ada di Klamono, kemudian di Salawati atau dimana lagi, semua masyarakat di sekitar sumur itulah yang akan mendapatkan sesuai dengan lifting. Jadi 10 % bukan hanya untuk Klamono saja,” katanya.

Skema persentase jatah daerah itu juga berlaku sama untuk pembagian DBH Gas bumi. Yang membedakan, kata Yohana, persentase pembagian dari pemerintah pusat ke provinsi, yakni 60 % untuk pemerintah pusat dan 40 % untuk provinsi. “Pembagian pusat dan daerah lebih besar minyak daripada gas bumi,” tandasnya.

Mariana Ulimpa dan perwakilan tiga marga, sepakat mengakhiri pemalangan aset Pertamina EP Klamono, setelah tuntutannya diakomodir dalam Perdasus 3/2019 Provinsi Papua Barat. (Foto:Tantowi/TN)

Mendengar penjelasan itu, Mariana Ulimpa selaku Ketua LSM Ney Gilin, Yosias Idik, Oscar Klawom, Yance Mamringgofok yang mewakili masing-masing marganya, setuju untuk membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan bersama Gubernur Mandacan dan Bupati Johny Kamuru. Di atas meja adat, pemalangan obyek vital nasional milik Pertamina EP Asset 4 Papua Field di Klamono itu berakhir.

“Kalau peraturannya sudah jelas, dan semuanya berkomitmen untuk menjalankan dengan baik dan benar, akan memberikan dampak positif terhadap semuanya. Masyarakat senang, pemerintah senang, perusahaan juga tenang,” kata Mariana Ulimpa, sembari mengunyah pinang dan menebar senyum. ***

Anda mungkin juga berminat