Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Masalah Ganti Rugi, Warga Eks Bandara DEO Minta Bantuan Hukum PBHKP

0 99

Sorong, TN- Janes Imbiri (50) warga eks Bandara DEO Sorong mengaku sampai saat ini belum mendapatkan bagian ganti rugi lahan garapan dari Pemerintah Kota Sorong, pasca eksekusi warga dalam lokasi bandara tahun 2013 silam.

“Belum ada satu sen pun yang diberikan pemerintah kota sebagai uang pengganti tanah garapan milik saya,” ujar Janes Imbiri, kepada wartawan, di kantor Perhimpuanan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong, Selasa (15/1).

Berbagai upaya telah dilakukan olehnya, sampai mendatangi kantor wali kota bertemu langsung dengan Asisten I Setda kota Sorong, Rahman, yang dulunya menjabat Kepala Bagian Tata Pe.erintahan.

Janes Imbiri mengaku dirinya berani menuntut haknya karena ya g bersangkutan memiliki surat-surat dan dokumen yang lengkap.

“Pada saat pembayaran ganti rugi oleh pemerintah kota saat itu, saya masih di kampung di Serui, waktu itu saya sudah minta keluarga yang mewakili, tapi katanya tidak bisa, harus saya sendiri,” jelasnya.

Merasa hak-haknya belum dibayarkan, Janes Imbiri, yang mengaku memiliki tanah garapan dilokasi bandara DEO saat itu, meminta bantuan hukum dari Perhimpuanan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong.

Fernando M Ginuni SH, selaku kordinator tim nonlitigasi dari PBHKP Sorong, mengatakan kalau tim nonlitigasi dari PBHKP Sorong telah melakukan penandatanganan surat kuasa khusus dengan klien mereka.

“Memang benar kalau kami tim sudah mewakili Klien kami (Janes Imbiri.red) untuk bertemu dengan pihak pemerintah kota sorong dan juga pihak Bandara DEO untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah garapan yang dimaksud,” imbuh Nando, sapaan Fernando Ginuny.

Menyangkut dokumen dokumen yang dibutuhkan, menurutnya sudah tidak ada kendala, dimana semua dokumen pendukung telah lengkap, antara lain surat keterangan tanah garapan, surat pelepasan  hak ulayat dari keret Kalagison, kwitansi pembayaran maupun bukti tanda terima surat masuk dari pemerintah kota sorong dan juga pihak Bandara DEO.

Sementara itu Ketua PBHKP Sorong, Loury Da Costa SH, membenarkan kalau masalah ganti rugi yang belum terbayarkan sejak pertama kali dilakukan sekitar tahun 2013 silam, klien mereka belum menerima sepeser pun dana tersebut, dan untuk masalah itu, sudah ditangani oleh tim nonlitigasi dari PBHKP Sorong.(*)

Anda mungkin juga berminat