Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Marga Fadan Palang Jalan dan Minta 6 Miliar, 5 Hari Warga di 9 Kampung Terisolir

0 140

Klamono, TN – Ratusan warga yang menghuni 9 kampung di Distrik Malabotom, selama lima hari tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal setelah satu-satunya akses jalan untuk keluar dari daerah itu, dipalang sejak Sabtu (14/9/2019) petang.

Pemalangan jalan ini dilakukan oleh Marga Fadan, persis di area jembatan yang menjadi tapal batas Distrik Malabotom dengan Distrik Klamono. Di Malabotom sendiri terdapat 9 kampung, yakni Kampung Malasigit, Klagulu, Klamugun, Malajapa, Klasman, Malamoja, Magatarum, Tanah Tinggi dan Marik May.

Marga Fadan yang memalang jalan ini, menuntut agar Bupati Sorong Johny Kamuru turun tangan menyelesaikan perkara adat yang sudah berlarut-larut, terkait tanah adat yang ditempati masyarakat transmigrasi.

Dalam salinan tuntutan yang didapat Teropongnews.com, sedikitnya ada 3 poin tuntutan yang disampaikan marga Fadan ini. Pertama, marga Fadan meminta Bupati Sorong segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian Lahan Usaha II, yang terletak di wilayah SP 2, SP 3 dan SP 4 Distrik Malabotom.

“Memang saya yang memalang jalan itu. Kami Marga Fadan meminta kepada Bupati, tanah di wilayah itu harus dikembalikan kepada Marga Besar Fadan, dan berstatus sebagai tanah adat,” ujar Elon Fadan, salah seorang tokoh perwakilan marga Fadan.

Tuntutan yang kedua adalah, Bupati Sorong segera menerbitkan SK tentang pengembalian lokasi eks transmigrasi di SP 4 di Distrik Malabotom, menjadi tanah adat milik marga Fadan. Tanah ini sedianya disiapkan pemerintah untuk kawasan transmigrasi, tapi tidak terlaksana.

Sedang tuntutan yang ketiga, marga Fadan meminta pemerintah menyiapkan duit sebanyak Rp 6 miliar, untuk membiayai kegiatan Upacara Adat serta untuk membuat surat pelepasan tanah adat yang digunakan kawasan transmigrasi di SP 2, SP 3 dan SP 5.

Menurut Elon, sejak daerah itu ditetapkan sebagai daerah transmigrasi pada tahun 1997, belum pernah dilakukan pelepasan tanah adat oleh pemerintah. Pernyataan ini juga dibenarkan Penias Fadan, Kepala Kampung Malajapa. “Tahun 1997, masyarakat transmigrasi datang menebang hutan tanpa ada upacara adat,” tandasnya.

Hal ini diakui Stefanus Bona Pantura, Kepala Kampung Malamoja yang juga sebagai penduduk transmigrasi. Menurutnya, sebagai penduduk yang mengikuti program pemerintah, sampai saat ini belum pernah menerima surat pelepasan tanah adat yang dikeluarkan Marga Fadan.

“Kami sebagai warga transmigrasi, belum pernah pegang surat pelepasan adat. Bagi kami surat ini penting, agar kami bisa hidup di tempat ini dengan tenang, rukun berdampingan tanpa ada masalah lagi dengan penduduk asli,” kata Stefanus.

Menyikapi tuntutan marga Fadan agar Lahan Usaha II yang pernah diterima penduduk transmigrasi dikembalikan, Stefanus menyatakan tidak ada masalah. Ketika mengikuti program transmigrasi, warga menerima tiga bagian lahan, yakni Lahan Usaha I dan II masing-masing seluas 1 hektare, serta lahan pekarangan seluas setengah hektare.

“Kami siap untuk mengembalikan Lahan Usaha II seperti yang diminta saudara-saudara kami Marga Fadan. Makanya, tolong Pak Bupati segera terbitkan SK-nya, biar masalah ini tidak berlarut-larut,” tandas Stefanus.

Anda mungkin juga berminat