Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Maraknya Ilegal Fishing Di Raja Ampat, DKP Provinsi Papua Barat Diminta Memainkan Perannya

0 150

Waisai, TN-Maraknya aksi Ilegal Fising dan pembantaian terhada Hiu serta pemboman ikan secara liar di perairan Raja Ampat akhir-akhir ini membuat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Raja Ampat, desak Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Papua Barat bersama-sama melakukan patroli guna menekan aksi tersebut.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, Marthen L.R Bartholomeus, S.T, M.Si, kepada teropongnews.com, Jumat (7/6).

Menurutnya, aksi Ilegal Fising itu bukan hanya terjadi di perairan kampung Samate dan Kaliam kabupaten Raja Ampat saja, melainkan penangkapan ikan secara liar itu terjadi sampai diperairan kepulauan Sembilan.

Hanya saja dikatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak, karena akan terbenturan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, maka perairan Raja Ampat bukan lagi menjadi tanggungjawab DKP Raja Ampat melainkan merupakan kewenangan pemerintah provinsi Papua Barat (DKP Papua Barat).

“Sejak Undang Undang 23 tahun 2014 diberlakukan dan kewenangan sepenuhnya dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Papua Barat, sehingga kami dari kabupaten khususnya di Raja Ampat sendiri kami tidak bisa berbuat banyak,” ujar Rio Bartholomeus.

Menurutnya, meski demikian pihaknya tetap berkordinasi dengan DKP provinsi Papua Barat, untuk melakukan langkah-langkah prefentif untuk mengatasi maraknya aksi penangkapan ikan secara liar di kawasan perairan Raja Ampat.

Dikatakan, DKP Raja Ampat pada dasarnya siap untuk membantu DKP provinsi Papua Barat untuk melakukan patroli dan pengawasan laut di Raja Ampat dengan menerjunkan personilnya untuk menekan aksi Ilegal Fising secara bersama-sama.

“Kami (DKP Raja Ampat) selalu berkordinasi dengan teman-teman di provinsi, khususnya terkait patroli laut ini, kami siap turunkan personil, jika ada respon dari teman-teman DKP provinsi Papua Barat,” jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, Rio Bartholomeus, sangat berharap kepada DKP provinsi Papua Barat untuk merespon cepat akan persoalan tersebut, sebab kasus pencurian ikan secara Ilegal sudah marak terjadi di Raja Ampat.

“Kami Dinas Perikanan di Raja Ampat inikan seringkali mendapat masalah karena hal ini. Masyarakat banyak yang tidak tau kalau bukan lagi merupakan ranah dan tanggungjawab DKP Raja Ampat untuk melakukan pengawasan laut, semua itukan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Masyarakat masih terus menyalahkan kami, sementara yang punya tanggungjawab kurang merespon,” tuturnya kepada media ini.

Anda mungkin juga berminat