Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Mantan Ketua Bawaslu PB Ditahan, Kuasa Hukum: Klien Kami Tidak Bersalah

0 213

Sorong, TN – Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat periode 2014, Alfredo Ngamelubun, ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

Alfredo ditetapkan tersangka  terkait dengan perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran teradap Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Tahun Anggaran 2014 pada Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas sebelumnya telah menyeret Sekretaris Bawaslu, Muhamad Idrus, SH selaku Kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Bawaslu, Getrida Mandowen, S.E. keduanya telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Manokwari beberapa waktu lalu,

Dalam putusan menyatakan, terdakwa Getrida Mandowen, SE dan Muhamad Idrus, SH terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Kuasa Hukum Alfredo, Jatir Yuda Marau S.H, mengatakan bahwa dalam persidangan, kliennya dihadirkan sebagai saksi dan tidak ada satupun fakta hukum yang membuktikan adanya aliran dana kepada kliennya tersebut.

“Yang menjadi persoalan adalah, Alfredo Ngamelubun, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat saat itu tidak membuat laporan penggunaan dana hibah,”ujarnya kepada Teropongnews.com, Jumat (28/06).

Sehingga, lanjut Yuda, karena jabatannya selaku Ketua Bawaslu diminta bertanggung jawab secara bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara maka Klien kami juga ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian, dirinya berkeyakinan dan dapat membuktikan bahwa Alfredo tidak terbukti melanggar Pasal 2 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Sangkakan Jaksa Penuntut umum.

“Klien kami juga tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud, Karena klien kami adalah selaku ketua Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan, kewenangan itu ada pada Sekretaris dan Bendahara selaku Kuasa pengguna anggaran,”jelas Yuda.

Yudha berharap semua pIhak menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mendahului keputusan Hakim dan tetap melakukan edukasi terhadap masyarakat dengan memegang asas praduga tak bersalah.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapkan dibuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap,”tutup Yuda.

Anda mungkin juga berminat