Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Maluku Diuntungkan, Jika RUU Kepulauan Disahkan

0 167

Ambon, TN – Provinsi Maluku sangat diuntungkan, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan disahkan oleh DPR. Keuntungannya adalah, Maluku akan mendapatkan tambahan anggaran senlai Rp.1,5 triliun. Selain itu, nilai bargaining Maluku akan semakin besar.

“Kapasitas fiskal Maluku kalau hanya berharap dari APBN dan PAD saja, memang agak sulit untuk kita (Provinsi Maluku,red) mengejar ketertinggalan. Sehingga, dengan adanya anggaran khusus, maka Maluku bersama 8 provinsi kepulauan lainnya, bisa mengejar ketertinggalan pembangunan,” kata Ketua Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jhon Pieris kepada wartawan, di Ambon, Kamis (7/3).

Menurut dia, Maluku dan Riau merupakan provinsi kepulauan terluas di Indonesia.
Idealnya, Maluku akan mendapat tambahan dana sebesar Rp1,5 triliun, jika RUU Daerah Kepulauan tersebut disahkan.

“Idealnya Maluku sebagai provinsi kepulauan terluas bersama sama dengan provinsi kepulauan Riau, harus mendapat jatah tambahan paling tidak Rp1,5 trilyun begitu. Kalau berbunyi milyaran saya kira tidak pas,” ujarnya.

Senator asal Provinsi Maluku ini berharap dan akan menyambut gembira jika RUU Daerah Kepulauan tersebut dapat disahkan dalam 2019 tahun ini.

“Kalau ini dapat diwujudkan dalam tahun 2019, di tahun legislasi itu saya kira menyambut gembira keberpihakan Negara, khususnya bagi 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia,” ungkap Pieris.

Dengan terwujudnya UU Daerah Kepulauan, lanjut dia, maka aspek sosial, ekonomi, dan kultural dapat terdongkrak di Maluku. Infastruktur dan sarana prasarana baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya bisa teratasi.

“Dimana-mana saya berjalan (di Maluku) itu sangat tidak memuaskan kita. Dokter dokter kosong. Hanya mengharapkan mantri. Padahal posisi mantri itu sebenarnya di Pustu. Puskesmas itu paling tidak ada 2 dokter yaitu umum dan gigi. Ini sudah regulasi. Tapi kenapa tidak berjalan,” sesalnya.

Menurutnya, DPD, DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk membahas RUU Daerah Kepulauan usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Kita sudah rapat dengan tri part (DPD, DPR dan pemerintah). 10 fraksi yang hadir pada waktu itu sudah menyetujui RUU daerah kepulauan dibahas setelah pemilu agar bisa disahkan Tahun ini,” katanya.

Rapat saat itu, tambah Pieris, terkendala karena pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenlu dan Bapenas, belum sepakat dengan bantuan dana 5 persen dari APBN.

“Mereka belum sepakat dengan bantuan dana untuk mendongkrak daerah kepulauan di daerah kepulauan itu sebesar 5 persen dari total APBN. Itu belum clear” terangnya.

Belum clearnya anggaran 5 persen untuk mendongkrak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan, menyebabkan pembahasan lanjutan akan dilaksanakan usai pesta demokrasi pada 17 April 2019 nanti.

“Kita memberikan satu kata untuk pemerintah. Bagi DPD dan DPR sudah sepakat, serendah-rendahnya 5 persen,” terangnya.

Pieris menjelaskan, Pembahasan RUU Daerah Kepulauan dilakukan agar dapat mengakomodir semua daerah di 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia.

“Nomenklaturnya RUU Daerah Kepulauan. Bukan Provinsi Kepulauan lagi. Supaya kita bisa mengakomodir selain 8 Provinsi Kepulauan, di daerah-daerah kepulauan lain juga masuk,” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat