Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Minta Proses Hukum Mantan Ketua Bawaslu PB Dipercepat

0 141

Manokwari,TN- Ditetapkan mantan ketua Bawaslu Papua Barat berinisial AN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Papua Barat Rp 2 Milyar tahun 2019 tanggal 18 Januari 2018 lalu, maka LPB3H Manokwari minta Kejaksaan Tinggi Papua segera mempercepat proses hukumnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H melalui siaran persnya, Minggu (27/1) mengatakan, agar terpenuhi rasa keadilan dan juga kepastian hukum.

Maka penting segera berkas perkara mantan ketua Bawaslu Papua Barat ini dipercepat proses hukumnya ke pengadilan agar terpenuhi rasa keadilan juga kepastian hukum bagi masyarakat Pemerintah Daerah serta Tersangka sendiri.

“Sekaligus agar proses kasus Alfredo sebagai Tsk bisa sejalan dengan perkara dua tsk lain yaitu mantan sekretaris Bawaslu PB dan mantan Bendahara Bawaslu PB yang perkaranya saat ini sudah mulai berjalan di PB.Manokwari,” tulis Warinussy melalui siaran persnya.

Pihak Kejaksaan Tinggi Papua belum bisa dikonfirmasi terkait kebenaran surat penetapan AN sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah APBD tahun 2015 yang beredar di masyarakat publik.

Mantan ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw ini diduga melanggar Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Anda mungkin juga berminat