Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Manokwari Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi, Ini Permintaannya

0 146

Manokwari,TN- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo bersama Wakil Presiden, Drs. H.Mohammad Jusuf Kalla yang telah mengakhiri kerjanya bersama selama 5 (lima) tahun memimpin negara dan bangsa Indonesia.

Namun sejumlah pekerjaan rumah di bagian hukum masih menunggu langkah nyata dan terukur pemerintahan baru periode 2019-2024, rakyat Indonesia termasuk di Tanah Papua, khususnya para korban kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat.

“Hal itu akan sangat jelas nampak dari 2 (dua) moment penting berikut : pertama, saat Jokowi memberi sambutan setelah dia alan dilantik resmi sebagai Presiden RI Mingg 20 oktober 2019. dan kedua, saat dia menetapkan siapa yang bakal menduduki posisi penting sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Jaksa Agung Republik Indonesia” tulis Yan Warinussy melalui press releasenya yang diterima awak media, Sabtu (19/10).

Posisi Jaksa Agung adalah relevan dan penting sebagai penyidik dalam tahapan proses penegakan hukum kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat menurut amanat UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang HAM.

Selain itu, telah diatur pula dalam UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM itu sendiri. Karena itu, sekali Presiden “salah menunjuk” orang pada kedua posisi strategis di kabinetnya itu, maka harapan terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum para korban dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua akan kian jauh panggang dari pada api selama 5 (lima) tahun ke depan.

Warinussy mengatakan, pada akhir September 2019 lalu LP3BH Manokwari telah melakukan Focuss Group Disscussion (FGD) bersama para korban dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior tahun 2001.

Kesimpulannya, korban membutuhkan penyelesaian hukum (litigasi/legal) dikedepankan dan memperoleh hasil nyata. Kasus Wasior 2001 dan Wamena 2003 merupakan 2 (dua) kasus dugaab pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua dan sudah melalui segenap tahapan proses hukum acara menurut UU RI No.26 Tahun 2000 yang seyogyanya dapat dibawa ke pengadilan HAM.

“Sayangnya, pengadilan HAM yang imparsial sesuai amanat pasal 45 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua belum pernah diinisiasi oleh negara untuk berdiri segera di Tanah Papua”tandasnya.

Tantangan keterpilihan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) di Jenewa-Swiss seminggu terakhir ini kiranya menjadi “cemeti” bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu dan serius menyelesaikan segera dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Wasior dan Wamena yang sudah mendunia tersebut.

“Hal itu sebagai contoh tidak elok, apabila Indonesia terlibat dalam upaya pemajuan HAM di dunia melalui posisinya dalam UNHRC tersebut dengan menafikan dan atau sengaja tidak menaruk keluar “balok” Wasior dan Wamena di mata negaranya yang kini merupakan salah satu negara demokrasi besar di dunia,” tambahnya.

Anda mungkin juga berminat