Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Locus dan Tempus Delicty Dinilai Tak Jelas, PBH Peradi akan Bongkar Dakwaan JPU

0 234

Sorong, TN – Meskipun pendampingan hukum terhadap terdakwa Rahmatia alias Pingkan dalam perkara Narkoba jenis sabu-sabu baru dilakukan saat proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sorong telah masuk tahap tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun Tim 19 Advokat Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Papua Barat-Sorong akan berupaya maksimal agar majelis hakim dapat membatalkan dakwaan.

Ketua Tim 19 Advokat PBH Peradi Papua Barat-Sorong, Max Mahare SH MH menerangkan bahwa pihaknya akan membagi dalam dua langkah dalam nota surat pembelaan terhadap terdakwa yang akan diajukan kepada majelis hakim. Yakni, sebut dia, menyangkut pokok perkara serta keberatan terhadap surat dakwaan dari JPU.

“Memang benar bahwa eksepsi (penolakan atau keberatan) itu diajukan setelah dakwaan dibaca. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dakwaan itu sangat berarti dan memegang peranan penting di tingkat Mahkamah Agung (MA). MA sering membatalkan dakwaan baik di tingkat kasasi, banding dan Peninjauan Kembali (PK),”jelas Max Mahare di Sekretariat Peradi Papua Barat-Sorong Ruko Venus KM. 10 Kota Sorong, kemarin.

Sebagai salah satu advokat yang sudah memiliki segudang pengalaman di wilayah Papua, saat menangani sidang perkara dugaan korupsi di Wamena beberapa tahun lalu, dirinya menggabungkan eksepsi dengan nota keberatan terhadap surat dakwaan JPU kepada kliennya. Alhasil, langkah tersebut diterima majelis hakim dan menyatakan bahwa dakwaan JPU batal demi hukum. Padahal, ketika itu tingkat pemeriksaan dalam proses persidangan telah usai.

Menurut Max Mahare, langkah tersebut dapat dilakukan dengan dasar logika hukum bahwa meskipun perkara sudah masuk hingga ke tingkat kasasi dan PK, tetapi terdakwa mengajukan keberatan maka hakim akan kembali melihat serta mempelajari dakwaan dan sesuai kewenangan dapat saja membatalkannya.

“Jadi, peran surat dakwaan ini tidak hanya pada saat awal proses persidangan pidana saja, tetapi hingga ke tingkat banding, kasasi dan PK. Berdasarkan pengalaman itu, maka saya bersama rekan-rekan di Tim 19 Advokat PBH Peradi akan berusaha membongkar surat dakwaan terhadap klien kami karena terkesan tidak becus. Salah satu alasannya adalah locus dan tempus delicty (lokasi terjadinya tindak pidana) tidak jelas,”tukas Mahare.

“Terkait persoalan locus dan tempus delicty ini, seharusnya meskipun terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Sorong, namun mereka harus membuat berita acara kemudian menyerahkan penanganan hukum terhadap tersangka kepada Sat Narkoba Polres Sorong Kota, itu kan prosedurnya !”tutup Max.[*]

Anda mungkin juga berminat