Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Lima Kali WTP, Dana Beasiswa Luar Negeri Masih Jadi Temuan BPK RI

0 396

Manokwari,TN- Papua Barat merupakan Provinsi yang mendapat predikat opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun berturut-turut, sejak tahun anggaran 2014 hingga 2018.

Namun, predikat opini WTP itu bukan berarti Provinsi Papua Barat sudah bersih dari pertanggung jawaban laporan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran.

Hal terbukti dalam catatan khusus Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ada dua hal penting yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Pertama, sisa dana pengelolaan kerjasama beasiswa ke luar negeri belum dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal tersebut BPK menyoroti kelemahan perencanaan pembiayaan atas program kerjasama ke luar negeri dan kelemahan monitoring serta evaluasi atas pertanggung jawaban pengelolaan dana. kemudian kedua, pengelolaan aset tetap belum tertib dan kesalahan pada penganggaran,”.

Dua hal ini menjadi catatan khusus BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan dalam jangka waktu 60 hari kedepan.

Khusus untuk pengelolaan dana kerjasama beasiswa ke luar negeri ini sudah menjadi temuan BPK RI dan masuk dalam catatan khusus LHP tahun 2017 lalu, namun tidak dapat ditindaklanjuti OPD terkait.

Sehingga LHP BPK RI atas laporan keuangan daerah Provinsi Papua Barat tahun 2018 kembali menjadi temuan untuk diselesaikan.

Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Abu Hanafi saat dikonfirmasi awak media di Gedung DPR-PB, Jum’at (24/5) membenarkan dana kerjasama beasiswa ke luar negeri yang belum dipertanggung jawabkan sehingga jadi temuan.

“Iya, tahun 2017 juga menjadi temuan dan rekomendasi BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menindaklanjuti, tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu setahun perkembangannya sudah 85 persen telah diselesaikan pertanggung jawaban dana beasiswa tersebut tinggal 15 persen lagi yang ditindaklanjuti,”kata Abu Hanafi kepada wartawan.

Dia menambahkan, jika dalam jangka waktu 60 hari rekomendasi BPK RI ini tidak dapat ditindaklanjuti maka bisa saja dapat ditingkatkan ke ranah hukum.

Anda mungkin juga berminat