Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LHP Delapan Kabupaten Disclimer, BPK Papua Sebut LKPD Masih Banyak Masalah

0 61

Jayapura, TN – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) delapan Kabupaten di Papua mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (3/7). Hal itu, sebagaimana hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggara 2018 untuk 14 kabupaten di Papua.

Adapun kedelapan kabupaten tersebut, Mappi, Sarmi, Boven Digoel, Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Biak Numfor dan Waropen. sementara terdapat enam klabupaten meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masing-masing Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Yahukimo, Puncak Jaya dan Puncak.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang mengatakan dari hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan permasalahan yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan, terkait penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memadai.

“Kami berharap Pemda melakukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang ada, agar penyajian LKPD kedepan semakin baik, sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” pungkas Paula.

Paula menyebut,pengelolaan keuangan berupa Dana BOS, Dana Kapitasi dan pengelolaan persediaan belum memadai serta pengelolaan asset dan persediaan yang belum tertib, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat  membangun sistem pengendalian intern di tiap SKPD dan meningkatkan peran dan fungsi inspektorat.

Tambahnya,  opini yang diberikan BPK RI atas LKPD tersebut merupakan pernyataan profesional dengan kewajaran informasi berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntasi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

Anda mungkin juga berminat