Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Lewerissa: Draf Akademik RUU Daerah Kepulauan Siap

0 76

Ambon, TN – Setelah 16 tahun perjuangan mewujudkan Provinsi Kepulauan digaungkan, semenjak almarhum Alex Litaay menyuarakannya pertama kali di DPR, lambat-laun mulai terlihat titik terangnya. Kolaborasi Gubernur Maluku bersama delapan anggota DPR dan DPD asal Maluku, serta presure group dari 45 anggota DPRD Provinsi Maluku, membuat aspirasi Maluku semakin terkonsolidasi dgn baik di DPR maupun Kementerian/Lembaga terkait.

Anggota DPR RI asal Maluku, Hendrik Lewerissa yang juga anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR mengaku, jika draft Rancangan Undang-Undang (RUU) dan draft naskah akademik UU Daerah Kepulauan sudah siap, dan tinggal menunggu goodwill (keinginan baik) Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya bersama DPR.

“Saya kira, kita tidak perlu lagi membahas subtansinya. Sebagai anggota Baleg DPR, perlu saya sampaikan kalau naskah akademiknya sudah siap, draft RUU juga sudah siap. DPR sudah siap masuk pada tahap selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa kementerian yang disarankan juga sudah kita agendakan. Semoga ini menjadi Legacy (warisan) yang bisa ditinggalkan bagi rakyat kepulauan,” katanya saat dihubungi wartawan, dari Ambon, Senin (27/1).

Menurutnya, refleksi dari perjuangan panjang ini, dimulai sejak 16 tahun lalu. Almarhum Alex Litaay, saat itu menjadi wakil rakyat Maluku di DPR RI, mengusulkan agar perlu ada perlakuan khusus bagi provinsi-provinsi bercirikan kepulauan.

“Gaung dari suara itu baru bergema kembali saat dideklarasikannya tujuh Provinsi Kepulauan di Kota Ambon, 10 Agustus 2015,” tandas Lewerissa.
Untuk diketahui, jetujuh provinsi itu yakni Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bangka-Belitung, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Belakangan masuk juga Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan.
Pada periode lalu, perjuangan untuk menggolkan RUU Provinsi Kepulauan, bahkan sudah sampai pada tahap pembentukan Pansus (Panitia Khusus) di DPR. Hanya saja, masih adanya perbedaan pendapat antara para pihak, termasuk eksekutif di tingkat pemerintah pusat, membuat pembahasannya akhirnya berjalan di tempat.

Dengan adanya perubahan nomenklatur RUU Provinsi Kepulauan menjadi RUU Daerah Kepulauan, serta terkonsolidasinya kekuatan Maluku dalam mendorong lahirnya UU Daerah Kepulauan di tingkat Kementerian dan Lembaga, semoga apa yang diperjuangkan ini berujung pada ketuk palu DPR yang mensahkan RUU Daerah Kepulauan, menjadi UU.

Anda mungkin juga berminat