Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Langgar Tata Cara Pencoblosan, Dua TPS di Kabsor Akan Laksanakan PSU

0 45

Aimas,TN— Di Kabupaten Sorong terdapat 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni TPS 03 di Kampung Kasim dan TPS 01 di Kampung Klayas, Distrik Seget. Ketua Bawaslu Kabsor Regina Gembenop, SH ke 2 TPS yang nantinya akan melaksanakan PSU, dikarenakan pelanggaran yang sama.

“Kedua TPS tersebut terpaksa harus melaksanakan PSU, dikarenakan pelanggaran tata cara prosedur dalam pencoblosan. Dimana, pada pencoblosan ditanggal 17 April lalu, terdapat sejumlah pemilih yang tidak masuk dalam kategori pemilih, dalam hal ini memiliki E-KTP luar daerah namun tidak mempunyai dokumen A5, namun diperbolehkan memilih di waktu yang tidak seharusnya,” ungkapnya kepada media ini, Selasa (23/4).

Dijelaskannya, laporan tersebut diterima Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong dari pengawas pemilu (Panwaslu) yang kemudian di lakukan pengecekkan langsung bersama dengan Ketua KPU, sehingga pencoblosan saat itu langsung dihentikan. “Saat kita lakukan pengecekkan disana ternyata benar dan langsung kita hentikan,” jelasnya.

Menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong mengeluarkan rekomendasi PSU yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Sorong yang kemudian menunggu keputusan dari KPU, terkait waktu pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut.

“Kita sabtu lalu sudah menyerahkan surat rekomendasi ke KPU untuk melaksanakan PSU, karena pelaksanaan PSU juga ada waktunya,” jelas Ketua Bawaslu Kabsor.

Selain pelanggaran pencoblosan yang ditemui tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong juga beberapa kali menerima informasi terkait adanya dugaan politik uang. Sehari sebelum pencoblosan berlangsung, salah satunya di Distrik Mariat. Namun, saat pengecekkan dilapangan tidak ditemukan secara langsung dugaan tersebut dan masyarakat tidak ada yang melaporkan secara langsung.

“Laporan money politik memang ada, tapi saat dilapangan peristiwa itu tidak ada, entah itu sudah berlangsung atau tidak tapi tidak ada bukti yang dilaporkan kepada Bawaslu,” terangnya.

Selain beberapa dugaan pelanggaran tersebut, di akui Ketua Bawaslu bahwa tidak semua informasi dari seluruh distrik diperoleh, karena terdapat 18 titik yang mengalami blank spot sehingga sulit dilakukan koordinasi dengan panwas distrik.

“Ada 18 titik blank spot yang hingga saat ini, kita belum dapatkan informasi, apakah ada pelanggran atau tidak,” jelasnya.

Hal tersebut yang menurutnya akan menjadi masalah nantinya, jika terdapat pelanggaran dan harus dilakukan PSU, sementara waktu pelaksanaan PSU hanya berlangsung hingga H+10 dari pencoblosan dimulai. Untuk itu, ia berharap agar panwaslu dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mengurangi adanya pelanggaran yang dikhawatirkan akan terjadi.

Anda mungkin juga berminat