Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kuasa Hukum Minta Polda Metro Periksa Saksi di Papua

0 35

JAYAPURA, TN – Tim kuasa hukum Pemerintah Provinsi Papua minta Ditreskrimsus Polda Metro Jaya agar melakukan pemeriksaan saksi dugaan penganiayaan pegawai KPK, dilakukan di Polda Papua. Permintaan itu menyusul terdapat sekitar 20 orang yang berada saat kejadian antara Pejabat Pemprov Papua dan KPK di Hotel Borobudur 2 Februari silam.

“Kami mengusulkan agar penyidik mempertimbangkan untuk proses pemeriksaan terhadap saksi saksi itu di Jayapura. Mengingat bahwa semua mereka adalah pejabat, anggota DPRD, kepala dinas, sekda dan lain sebagainya,” ujar Roy Rening, Tim Kuasa Hukum Pemprov Papua kepada wartawan saat mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (11/02/2019).

Salah satunya kata Roy, untuk saksi EH yang diagendakan diperiksa pada hari Senin (11/2/2019) tidak bisa memenuhi panggilan Polda, dimana yang bersangkutan merupakan staf Gubernur Papua, dan saat ini sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintahan.

“Kami menyampaikan bahwa sespri gubernur Papua karena suatu hal tidak bisa hadir hari ini karena harus mendampingi pak Gubernur yang baru tiba dari pertemuan dari Surabaya,” kata Roy. 

Sehingga, sambung Roy, sebelum nama-nama saksi dadi Pemprov Papua diperiksa oleh tim penyidik, Ia terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya agar mengatur  kembali jadwal pemeriksaan para saksi dari Pemprov Papua untuk dimintai keterangan soal kasus dugaan penganiayan kepada pegawai KPK.

“Hari ini saya mendatangi kantor Polda Metro Jaya sebagai kuasa hukum Pemerintah Provinsi Papua. Saya berkoordinasi lebih dulu karena saksi yang dipanggil lebih banyak dari Pemprov Papua,” ujar Roy. 

Sebagaimana di lansir Kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Wiyono mengatakan, tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang mempertimbangkan usulan mengenai pemeriksaan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang dilakukan di Jayapura.

Ada 20 pegawai Pemprov Papua yang rencananya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penganiayaan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua tergantung pada tim penyidik, mereka yang lebih paham dan mengetahui seperti apa teknisnya. Semua kita kembalikan ke tim penyidik,” kata Argo 

Argo menyerahkan segala keputusan kepada tim penyidik Ditreskrimum. Nantinya, tim penyidik juga melakukan koordinasi dengan Polda Papua untuk membahas usulan itu.

“Apakah nanti tim penyidik dari kita ke Papua atau apakah Polda Papua akan kita minta bantu untuk memeriksa, kita tunggu saja,” ujar Argo. 

Anda mungkin juga berminat