Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

KPU KKT Diduga Lakukan Pelanggaran, Pemungutan Suara di 90 TPS Alami Keterlambatan

0 50

Ambon, TN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), diduga telah melakukan pelanggaran Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, hingga pukul 12.30 WIT, belum terlihat adanya proses pencoblosan. KPU masih terlihat sibuk penyortiran dan pelipatan surat suara, sementara di 90 tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 11 desa, di Kecamatan Tanimbar masih terlihat sunyi.

Menyikapi hal tersebut, Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dharma Oratmangun menegaskan, keterlambatan penyelenggara ini masuk dalam kategori kejahatan demokrasi yang terstruktur dan sistematis. Bahkan, kata dia menilai, pihak penyelenggara “tolol” dalam melaksanakan perintah konstitusi.

“Keterlambatan pencoblosan ini hal force majeure, dan sebenarnya jauh sebelumnya sudah diantisipasi dengan cara penambahan personil pelipatan surat suara, termasuk mencarter pesawat untuk memuat surat suara yang baru dikirim dari Kota Ambon, satu hari sebelum pelaksanaan pungut hitung, seperti yang diinformasikan,” kecam Oratmangun saat menghubungi Teropongnews.com, Rabu (17/4) siang.

Akibat keterlambatan pendistribusian kotak dan surat suara ini, kata Oratmangun, masyarakat di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) menjadi panik.

Menurutnya, jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik maka hal ini merupakan kejahatan demokrasi yang paling besar.

“Itu sangat tidak dibenarkan, karena ini perintah Undang-Undang (UU). Pesta demokrasi ini jangan sampai hak-hak rakyat ini diterlantarkan hanya karena keterlambatan ribuan surat suara yang dicetak ulang,” tegasnya.
Menurut Oratmangun, keterlambatan ini sangat mempengaruhi konstelasi perpolitikan, apalagi wilayah Kepulauan Tanimbar merupakan kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

“Selain itu, kalau desa-desa lain sudah melakukan perolehan surat suara maka sangat mempengaruhi opini masyarakat. Nah, ini yang namanya kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Dan pemerintah Daerah KKT harus bertanggunggjawab dan tidak cuci tangan,” tegasnya.

Oratmangun membeberkan, pelanggaran konstitusi di daerah ini sudah berulang kali. Institusi KPU di wilayah itu pernah mendapat teguran keras dari DKPP, bahkan ada satu komisioner KPU yang dipecat. “Untuk itu, saya minta agar kondisi ini menjadi perhatian KPU Pusat,” tandas Oratmangun.

Anda mungkin juga berminat